Bansos Sembako Diganti BLT, Pemprov DKI Akan Koordinasi dengan Pusat, Bagaimana dengan Jabar? 

Mengingat adanya Pilkada Serentak, pendistribusian bansos tahap empat akan didistribusikan setelah 9 Desember 2020 atau setelah pemungutan suara.

Di Jawa Barat sendiri, terdapat delapan daerah yang menyelenggarakan pilkada, yakni Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Baca juga: Liga 1 Digelar Lagi Februari 2021, Persib Bandung Tetap di Puncak Klasemen, Ini Keputusan PT LIB

Baca juga: Update Kasus Covid-19 di Majalengka, Jumlah Pasien Terkonfirmasi dan Sembuh Sama-sama Naik

"Memang rawan, sehingga kami memutuskan pembagian bansos akan diatur, ditunda dengan cara yang baik di daerah yang Pilkada, agar tidak dijadikan sumber pelanggaran terkait bantuan sosial," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap II Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah rampung. Persentase berhasil serah nyaris 100 persen. Dari 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bansos, hanya 9.598 paket atau 0,6 persen yang gagal serah.

Hal tersebut memperlihatkan, pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar baik dan akurat. Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos provinsi tahap II.

"Kami menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing data membuat data penerima bansos semakin akurat," kata Dudi, Jumat (4/9).

Pemda Provinsi Jabar berkoordinasi dengan dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), supaya tidak ada penerima bansos ganda.

Dudi menyatakan, hasil evaluasi distribusi bansos tahap I menjadi pertimbangan, seperti mengganti komoditas telur menjadi susu dan masker kain. Pergantian komoditas mampu menekan dinamika yang hadir selama proses pendistribusian.

"Waktu pendistribusian hampir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memang ada keterlambatan, tapi itu hanya 2-3 hari," ucapnya.

Menurut Dudi, hingga pendistribusian bansos tahap II selesai, pihaknya belum menerima laporan adanya penyelewengan. Pemilihan mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, membuat distribusi bansos provinsi berjalan optimal.

"Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," katanya.

Dudi mengatakan, Pemda Provinsi Jabar melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para Eselon II sebagai petugas penghubung (liaison officer). Penugasan tersebut bertujuan untuk monitoring evaluasi, menyelesaikan dan mengantisipasi hambatan dalam penyaluran bansos provinsi.

"LO ini menjadi jembatan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota," ucapnya.

Pendistribusian bansos provinsi tahap II disertai pelaporan ketat sesuai dengan data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima, sesuai dengan kartu identitas. Jika data nama dan alamat tidak sesuai, maka paket bansos provinsi dikembalikan untuk diverifikasi ulang. (Kompas.com/Tribunjabar.id -Muhamad Syarif Abdussalam)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021"; dan tayang di Tribunjabar.id dengan judul Pilkada Membuat Pemprov Jabar Menunda Pencairan Bansos Tahap Empat