4 Staf dan 1 Pejabat Positif Covid-19, Ketua KPU Jabar: Pilkada Serentak 2020 di Jabar Jalan Terus

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana
 
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak empat orang staf dan satu pejabat fungsional di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dikabarkan positif Covid-19.

Hal itu menyusul hasil swab tes yang dilakukan KPU Jawa Barat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jabar beberapa waktu lalu.

“Iya benar, bukan anggota KPU. Tapi staf/pegawai KPU, dari lima orang terdiri dari empat staf dan satu orang pejabat fungsional KPU, sekarang kelimanya, sedang isolasi mandiri,” ujar Ketua KPU Jabar, Rifqi Alimubarok saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: TEGAS, Pemkab Cianjur Tak Izinkan Tablig Akbar yang Dihadiri Imam FPI Habib Rizieq, Ini Alasannya

Baca juga: Sudah Sah Jadi Suami Istri, Sule Malah Tak Bisa Tidur, Sule Akui Nathalie Sangat Luar Biasa

Menurutnya, kelima petugas yang positif Covid-19 itu, merupakan pegawai pendukung yang kesehariannya bertugas di Kantor KPU Jabar. Maka jika merunut dari kondisi tersebut, kecil kemungkinannya mereka terpapar saat beraktivitas di luar berkenan tahapan pemilu.

“Sehari-hari mereka ada di kantor. Tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pemilihan di luar kantor,” ucapnya.

Meski adanya kasus tersebut, Rifqi memastikan, tidak mempengaruhi proses tahapan persiapan Pilkada serentak di Jawa Barat yang tengah berjalan saat ini.

Sebab, pelaksanaan kegiatan Pilkada menjadi tugas dan tanggung jawab dari KPU masing-masing kabupaten/kota yang menyelenggarakannya. Selain itu, aktivitas kegiatan di kantor KPU Jabar pun tetap berlangsung seperti biasanya dengan menerapkan WFH dan WFO secara bergiliran.

“Insya Allah tidak berdampak ke sana (persiapan Pilkada) karena yang menyelenggarakannya kan KPU di delapan kota/kabupaten. Bukan KPU provinsi.

Terus, tahapan persiapan Pilkada juga mayoritas sudah di tahap akhir juga, tinggal menunggu pemungutan suara tanggal 9 Desember nanti,” ujar Rifqi.

Disinggung terkait progres persiapan pelaksanaan Pilkada, Rifqi menuturkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari masing-masing KPU daerah penyelenggara Pilkada, persiapan hanya menyisakan sepuluh persen lagi. 

Menurutnya, kesiapan tersebut terlihat dari beberapa aspek. Salah satunya, kesiapan anggaran, kesiapan petugas pemilihan dan kesiapan koordinasi dengan melibatkan banyak pihak guna melancarkan proses pemilihan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

“Dari kesiapan anggaran, kota/kabupaten semuanya sudah menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sehingga dari segi anggaran sudah siap untuk melaksanakan pemilihan,” ucapnya.

Rifqi menambahkan, dari delapan daerah yang melaksanakan pemilihan. Ada lima daerah yang mendapatkan tambahan dukungan anggaran dari APBD untuk mendukung pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan.

Kelima daerah tersebut meliputi, Kabupaten Cianjur, Rp 4 miliar (hibah berupa barang APD dan rapid test), Kabupaten Tasikmalaya, Rp 2,1 miliar, Kabupaten Karawang, Rp 9,4 miliar, Kabupaten Indramayu, Rp 7,8 miliar dan Kabupaten Bandung Rp 7 miliar.

Tambahan anggaran tersebut, lanjutnya untuk ketersediaan APD, pelaksanaan rapid test dan penambahan jumlah TPS guna pemilih tidak berkerumun dan memperhatikan protokol kesehatan.