Breaking News:

Temuan IPRC pada Pilkada Serentak di Jawa Barat, Soal Netralitas ASN hingga Hoax

ndonesia Political Research Consulting (IPRC) menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanakaan Pilkada serentak

Penulis: Mega Nugraha | Editor: Ichsan
tribunjabar/mega nugraha
Temuan IPRC pada Pilkada Serentak di Jawa Barat, Soal Netralitas ASN hingga Hoax 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Indonesia Political Research Consulting (IPRC) menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanakaan Pilkada serentak di delapan daerah di Jabar. 

Direktur Operasional IPRC, Idil Akbar, dalam diskusi Pilkada di Jabar 202, Beberapa Temuan Awal, di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jumat (20/11/2020) mengatakan ada tiga hingga empat hal utama yang ditemukan dari berbagai informasi.

Seperti soal integritas aparatur sipil negara (ASN) berkaitan dengan netralitas. 

"Ada 42 pelanggaran (netralitas ASN). Rata-rata semua daerah melakukan itu. Kedua, penyebaran informasi hoax, fitnah. Misalnya terjadi di Karawang dan rata-rata terjadi juga di tiap daerah yang melaksanakan pilkada," kata Idil Akbar.

Baca juga: Jika Disiplin Terapkan Protokol 3M, Kabupaten Karawang Bisa Turun ke Zona Oranye Pekan Depan

Bentuk pelanggarannya seperti terlibat langsung dalam kampanye salah satu pasangan calon kemudian di media sosial ikut mengkampanyekan calon. 

"Paling banyak memang di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung kami sudah konfirmasi ada 22 pelanggaran termasuk juga salah satunya (ASN) ikut kampanye," kata Idil.

Kemudian, pemanfaatan bantuan sosial (bansos) oleh petahana.

Seperti di Pilkada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi dimana petahana ikut kembali mencalonkan diri.

Untuk Kabupaten Bandung, istri Bupati Bandung Dadang Nasser jadi kontestan Pilkada. 

"Kalau bansos itu lebih ke kepala daerah ikut memberikan dukungan kebijakannya ataupun kemudian melakukan ke tahapan kampanye supaya bansos dikeluarkan ke masyarakat," kata Idil. 

Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Iip Hidayat menambahkan, yang terpenting dari pilkada saat ini digelar di tengah pandemi Covid 19. 

"Nah tugas kami menjaga kondusivitias warga di tengah pilkada dan masyarakat tetap sehat. Dari temuan sendiri, memang didapat informasi ada keterlibatan ASN dan sekarang diproses di Bawaslu," kata Iip.

Baca juga: 10 Jam Diperiksa di Polda Jabar, Sekda Bogor: Kegiatan di Megamendung Tidak Berizin

Ia mengakui, banyak menerima laporan dan temuan pelanggaran dan netralitas ASN di pilkada ini.

"Kami lihat di Kabupaten Bandung cukup tinggi. Kami konfirmasikan ke Bawaslu dan memang itu datanya ada dan sudah diproses. Kemudian ada juga di Tasikmalaya. Kami mendorong agar ketika ada hitung cepat, akan mendorong gimana pasangan calon yang kalah untuk segera legowo," kata Iip.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved