Ridwan Kamil Tak Ingin Warga Lokal Jadi Office Boy atau Satpam Saat Rebana Metropolitan Beroperasi

Melalui Rebana Metropolitan yang memiliki 13 kota baru, katanya, kemajuan ekonomi di Jawa Barat akan sangat melesat.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Humas Jabar
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, pihaknya berupaya maksimal agar masyarakat di kawasan industri dan perkotaan baru di utara Jawa Barat yang bernama Rebana Metropolitan selalu ikut berpartisipasi dalam pergerakan dan kemajuan ekonomi di kawasan tersebut.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan, jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton saat daerah tersebut berkembang pesat dalam jangka waktu 10 hingga 30 tahun ke depan.

Melalui Rebana Metropolitan yang memiliki 13 kota baru, katanya, kemajuan ekonomi di Jawa Barat akan sangat melesat.

"Siapa pun investor yang datang ke Jawa Barat harus bermitra dengan perusahaan di Jawa Barat, dengan masyarakat setempat. Saya tidak mau Rebana berkembang dalam 10 hingga 30 tahun tapi masyarakat lokal hanya jadi penonton," kata Emil dalam pembukaan West Java Investment Summit (WJIS) 2020 yang dilaksanakan secara virtual di Kota Bandung, Senin (16/11/2020).

Pemerintah kabupaten dan kota di kawasan Rebana Metropolitan, yakni Kabupaten Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, dan Kota Cirebon, harus mendukung kawasan ini dalam berbagai kebijakannya.

Sebaliknya, investor dan perusahaan yang terlibat di kawasan ini harus aktif memberdayakan masyarakat setempat.

Baca juga: Kasus Prostitusi Online Diungkit Lagi, Nikita Mirzani Mengaku Tak Laku karena di Tubuhnya Ada Ini

Baca juga: Secara Hitungan, UMK Indramayu 2021 Lebih Rendah Dibanding 2020, Pemkab Upayakan Hal Ini

Penduduk di kawasan Rebana Metropolitan berjumlah 9,28 juta atau sekitar 18,82 persen dari total 49,3 juta jiwa penduduk Jabar per 2019.

Sebagai jantung pertumbuhan kawasan ini, ada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang berfungsi sebagai pusat konektivitas dan logistik. 

Lewat Rebana Metropolitan, pada 2030 Pemerintah Provinsi Jabar berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen dan pertumbuhan nilai investasi hingga 17 persen. Selain itu juga menciptakan kurang lebih 4,3 juta lapangan pekerjaan baru.

Emil sangat tidak menginginkan warga asli yang berada di kawasan Rebana Metropolitan hanya menjadi office boys atau satpam di kawasan yang diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar tersebut.

Karenanya, peran pendidikan dan pelatihan menjadi yang utama untuk menyiapan sumber daya manusianya.

Baca juga: Muntah-muntah, Nelayan Ujung Genteng Sukabumi Wafat di Atas Perahu Saat Akan Tangkap Benur

"Batunya datang dari provinsi lain, suplai makanan bukan dari lokal, warganya cuma jadi satpam, cuma jadi office boy. Itu saya enggak mau. Oleh karena itu semua harus hadir. Kepada bupati dan wali kota, tolong siapkan SDM-nya, bikin SMK penerbangan di Majalengka, bikin SMK maritim di Kabupaten Subang, bikin SMK petrokimia di Indramayu. Jadi mari kita bekerja sama sebagai tim super untuk menjadikan Rebana Metropolitan sebagai kawasan terbaik dalam pembangunan kawasan urban di Indonesia," katanya.

Gubernur pun optimistis dengan adanya Rebana Metropolitan, Jawa Barat bisa menjadi wilayah yang memiliki daya saing global terutama dalam urusan investasi. Gubernur mengatakan wilayahnya memiliki banyak alasan kuat bagi investor untuk menanamkan modal meski saat ini masih dalam pandemi Covid-19. 

“Bulan depan akan ada inagurasi pembukaan Pelabuhan Patimban, kereta cepat Jakarta-Bandung akan segera rampung, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan akan segera tuntas, dan banyak lagi infrastruktur,” katanya.

Kekuatan lainnya, katanya, adalah sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Menurutnya dengan dua kekuatan tersebut pihaknya yakin Jawa Barat bisa bersaing dengan Thailand dan Vietnam.

Pihaknya berkomitmen untuk membenahi empat hal penting, yakni pendidikan, infrastruktur berkualitas, stabilitas sosial politik, dan reformasi birokrasi. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved