Pemkab Bandung Dukung Proyek Strategis Nasional PLTP Patuha 2, Begini Kata Dadang M Naser

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemkab Bandung mendukung penuh pelaksanaan program pengembangan Proyek Strategis Nasional PLTP Patuha 2 yang dilakukan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) atau GeoDipa. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang M Naser, dalam public expose Proyek Strategis Nasional PLTP Patuha 2 di Grand Sunshine, Bandung, Rabu (4/11/2020). 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Bandung, serta Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Dadang, dengan adanya investasi dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional PLTP Patuha 2, akan memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

“Namun perlu pemahaman dari semua pihak agar bisa bahu membahu membangun sinergitas untuk bisa menikmati manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dari hadirnya investasi ini,” katanya melalui siaran yang diterima, Rabu (4/11).

Baca juga: Ini yang Perlu Diketahui Tentang Pemungutan Suara di Pilpres AS, Perlu 270 Suara untuk Menang

Dadang mengatakan bahwa sosialisasi dari pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi masih harus terus dilakukan. Hal ini mengingat masih banyaknya disinformasi yang ada di tengah masyarakat.

“Patut terus kita sosialisasikan, karena kehadiran energi baru terbarukan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh Negara. Energi baru terbarukan yang dipandang ramah lingkungan, tapi masih ada mis informasi yang seolah-olah berdampak terhadap longsor dan lain-lain akibat eksplorasi serta eksploitasi,” ujarnya.

Direktur Utama GeoDipa, Riki Firmandha Ibrahim, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program Infrastruktur Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan.

Hal tersebut sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2010, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 40 Tahun 2014 ,dikenal sebagai program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Llistrik 10.000 MW Tahap Kedua/Fastrack 2 yang terintegrasi ke dalam Proyek Ketenagalistrikan 35.000 MW yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Dijual Melalui Facebook, Polres Ciamis Tangkap Warga Bandung yang Edarkan Pil Hexymer

“Proyek PLTP Patuha 2 ini sudah tertunda lama sejak tahun 2002 karena berbagai tantangan kami kami hadapi.  Namun alhamdulillah, berkat kemudahan yang diberikan Allah SWT serta dukungan penuh dari semua pihak, baik pihak pemangku kepentingan, regulator/pemerintah pusat di berbagai kementerian, pemerintah daerah, DPR dan DPRD serta masyarakat sekitar, proyek ini udah mulai berjalan. Ini tentu merupakan kebanggaan masyarakat di Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan proyek strategis ini, GeoDipa membutuhkan dukungan secara serius dari semua pihak dan para pemangku kepentingan, terutama Forkompinda Kabupaten Bandung untuk mencapai target dalam pembangunan proyek PLTP Patuha Unit 2.

Sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor panas bumi, GeoDipa memiliki peran dalam mewujudkan program Pemerintah untuk melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yaitu Pembangunan Proyek PLTP Dieng dan Patuha Unit 2 dengan kapasitas masing-masing 1x 55 MW yang akan selesai pembangunannya pada tahun 2024.

Kepala Subdit Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi, Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Budi Herdiyanto, juga memberikan dukungan kepada GeoDipa terkait program pengembangan tersebut. Hal ini dikarenakan program tersebut aesuai dengan Visi Misi Pemerintah untuk mewujudkan Kedaulatan Energi.

“Kami mendukung sepenuhnya upaya GeoDipa. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung. Dukungan sangat diperlukan, karena program pengembangan Proyek Strategis Nasional Patuha 2 ini akan memberikan manfaat bagi Penerimaan Negara dan Penerimaan Asli Daerah, tenaga kerja, serta multiplier effect lainnya seperti roda pembangunan ekonomi,” tuturnya