Respons Serikat Buruh Terkait Telah Disahkannya UU Cipta Kerja oleh Presiden, Demo Akan Lebih Masif

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diundangkan pemerintah, setelah Presiden Joko Widodo menandatangi surat tanda pengesahan.

Penulis: Cipta Permana | Editor: Giri
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/7/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja telah resmi diundangkan pemerintah, setelah Presiden Joko Widodo menandatangi surat tanda pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, Senin (2/11/2020). Undang-undang itu pun bernama Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salinan UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman memuat struktur 15 bab dan 186 pasal tersebut, telah diunggah di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg) RI, www.setneg.go.id.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, mengatakan telah menduga UU itu akan segera disahkan oleh Presiden. Terlebih sebagai salah satu pihak yang mendukung terwujudnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, Presiden akan berjuang sekuat tenaga merealisasikan meskipun berbagai desakan agar undang-undang itu dibatalkan datang dari semua unsur masyarakat.

Oleh karena itu, sikap para buruh dan serikat pekerja sudah jelas dan final, bahwa akan terus dilakukannya upaya-upaya perlawanan guna memperjuangkan agar UU Cipta Kerja ini dapat dibatalkan.

Alasannya, UU Cipta Kerja itu bukan saja melucuti kesejahteraan para buruh, tapi juga berdampak pada sektor masyarakat lainnya.

"Ya, kami sudah dapat menduga ini akan terjadi, jadi kami akan terus melakukan perlawanan, bahkan beberapa rekan-rekan sudah menempuh jalur-jalur hukum guna pembatalan UU Cipta Kerja ini. Baik itu melalui judicial review, legislative review, maupun guguatan terhadap Presiden," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (3/11/2020).

Sidarta menuturkan, pihaknya sering menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja ini selain cacat secara substansial materi tapi juga proses perumusannya. Sebab, aspirasi para buruh tidak pernah didengar dalam perumusannya sedari awal.

"Kami tidak pernah diajak untuk berdiskusi sejak di awal, kami baru diminta tanggapannya saat sudah terbentuk draf sesaat sebelum disahkan DPR RI. Lalu apa yang bisa diperbaiki dari ribuan lembar draf yang harus sangat segera disahkan, sementara begitu kami membacanya banyak cenderung berpihak pada korporasi dan mengecilkan hak-hak para pekerja dan masyarakat kecil," ucapnya.

Maka dari itu, gelombang penolakan dengan berbagai cara yang telah diatur dalam konstitusi guna memperjuangkan di batalkannya UU Cipta Kerja akan terus dilakukan pihaknya dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

"Kita akan terus berjuang hingga UU Cipta Kerja ini dibatalkan, termasuk dengan kembali menggelar aksi turun ke jalan seperti yang telah kita lakukan sejak bulan kemarin di depan Gedung Sate, DPRD Jabar, hingga ke Istana Negara di Jakarta, meskipun massa hanya diizinkan sampai patung kuda untuk dapat menggelar aksi. Tapi yang jelas aksi penolakan akan terus berlanjut secara lebih masif," ujar Sidarta.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto. Dia menuturkan, perjuangan kaum buruh tidak akan berhenti walau pun UU Cipta Kerja sudah ditandatangani oleh Jokowi.

Pihaknya akan semakin menguatkan dan membuat gerakan buruh semakin masif.

Baca juga: Ini Dia Kelebihan dari All New Aerox 155 Connected

Baca juga: UU Cipta Kerja Sudah Ditandatangani Presiden, Eh Ternyata Ada Pasal yang Merujuk Ayat Tidak Ada

"Yang pasti tetap menolak Omnibus Law Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan, langkah permintaan Presiden RI menerbitkan perpu tetap sebagai upaya eksekutive review, juga legislatif review melalui DPR RI untuk melakukan inisiasi pembuatan atau revisi UU Cipta Kerja serta judicial review ke MK juga menjadi pilihan dalam memperjuangkan penolakan Omnibus Law Cipta kerja untuk dibatalkan MK," ujarnya saat dihubungi, Selasa (3/11/2020)

Roy mengatakan, aksi penolakan secara masif akan dilakukan secara serentak pada 9 dan 10 November mendatang, di Jakarta maupun di kabupaten/kota di sejumlah provinsi.

"Gerakan buruh melalui aksi tetap dilakukan secara masif, baik pada saat pendaftaran dan setiap persidangan di MK, maupun nanti di DPR RI serta di Istana Presiden RI tetap aksi akan dilaksanakan sampai UU Cipta Kerja ini akhirnya dicabut," katanya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved