ISI LENGKAP SURAT MENAKER IDA FAUZIAH, Upah Minimum 2021 (UMK) di Jawa Barat Tidak Naik?

Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung

Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6542);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16

Nomor 948) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1170);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah

Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549).

C. Penetapan Upah Minimum Tahun 2021

Baca juga: Gubernur Jabar Jangan Turuti Menteri, Soal Upah Minimum 2021 Tak Naik, Kata Dua Ketua Serikat Buruh

Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi

COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur

untuk:

1. melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama

dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020;

2. melaksanakan penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan ;

3. menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021

pada tanggal 31 Oktober 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk

menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati! Walikota serta

pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani.

Baca juga: Terima Permintaan Maaf Ade Londok, Ganis Hari Sampaikan Nasihat Ini, Singgung Disebut Pansos

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Menteri Kabinet Indonesia Maju;

4. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia;

5. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.