SBY dan AHY Merasa Dituduh Jadi Dalang Demo, Mahfud MD: Tak Ada yang Bilang SBY dan AHY Biayai Unras

Sebelumnya, SBY meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja, untuk mengungkapkannya secara jelas ke masyarakat.

"Lebih bagus, kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan."

"Lebih baik disebutkan," ujar SBY dalam akun Youtube resminya, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat.

Juga akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.

"Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita," ucap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

SBY meyakini, penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bukan ditujukan untuknya.

"Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah."

"Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak," ucap SBY.

AHY Ngaku Diserang Akun 'Bodong'

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ketidakjelasan draf final RUU Cipta Kerja menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat.

Menurut AHY, pemerintah dan masyarakat tengah saling menuding menyebarkan hoaks soal UU Cipta Kerja.

Padahal, rujukan terkait kebenaran informasi tersebut belum ada.

"Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan," tulis AHY dikutip dari akun Twitter @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).

AHY merasa khawatir masyarakat tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks.