Ganti Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda, Wakil Ketua MPR: Dekati Presiden, Emil Apresiasi Tapi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nama Provinsi Sunda kembali ramai dibicarakan bahkan dibahas para tokoh.

Nama Provinsi Sunda diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat. (  Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda)

Upaya penggantian nama Provinsi Jawa Barat itu menjadi salah satu bahasan dalam Kongres Sunda 2020.

Lalu, bagaimana tanggapan Gubernur Jabar Ridwan Kamil? Disbutkan bahwa ia mengapresiasi. Tanggapan lengkapya, simak di akhir artikel.

Kongres ini digelar di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).

Sebelumnya, wacana penggantian nama menjadi Provinsi Sunda mengemuka berkali-kali dalam berbagai diskusi dan kajian.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda.

Selama hasil kajiannya menyatakan bahwa penggantian nama tersebut berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Fadel meminta Kongres Sunda atau panitia yang memperjuangkan penggantian nama provinsi ini untuk menjalin komunikasi lebih luas dengan tokoh-tokoh masyarakat Sunda, baik yang tinggal di Jawa Barat, Ibu Kota Indonesia, atau luar negeri, untuk mendapat dukungan dan arahan.

"Dekati Presiden. Cari tokoh. Minta waktu. Insya Allah bisa," kata Fadel dalam Kongres Sunda tersebut. 

Fadel mencontohkan Provinsi Irian Barat yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua.

Begitupun dengan pembentukan Provinsi Gorontalo, yang namanya berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.

"Saya kasih contoh Provinsi Gorontalo, di antara provinsi bernama Sulawesi. Mereka buat kongres dan dialog. Kami dari MPR, di sini menyerap aspirasi masyarakat, nanti kami sampaikan ke Presiden," katanya.

Anggota DPD RI, Eni Sumarni, mengatakan memang kini nama Sunda sudah nyaris tidak ada di peta, selain Selat Sunda.

Padahal Sunda dulunya sebuah kepulauan sampai Nusa Tenggara.

Eni menekankan Sunda bukanlah hanya sebuah etnis, tapi sebuah nama geografis, sehingga tidak usah dibenturkan dengan kesukuan lainnya yang tinggal di Jawa Barat.

"Secara psikologis dan historis, ini sudah mendukung. Tinggal kita berani, dan kompak saja. Kami mengapresiasi tokoh masyarakat Jawa Barat yang menginginkan untuk mengubah nama provinsinya menjadi Provinsi Sunda. Apapagi dengan nama Sunda, dari dulu sudah ada," katanya.

Ketua SC Kongres Sunda, Andri Kantaprawira, mengatakan berdasarkan pendapat para tokoh Sunda, mereka menginginkan agar nama Sunda minimal tertulis dalam sebuah nama administratif, sebuah provinsi.

Hal ini, katanya, sudah dimulai sejak 1926, saat Pemerintah Kolonial Belanda mempersilakan penggunaan nama Provinsi Sunda sebagai nama Provinsi Jawa Barat.

Andri mengatakan ia pun akan langsung menyurati Presiden RI Joko Widodo supaya sejarah pengembalian nama provinsi ini tercipta di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kami berharap kawasan dan warga yang selama ini tinggal di tempat bernama Jawa Barat akan kembali memiliki spirit jati diri dan kebudayaan, jika namanya jadi Provinsi Sunda," katanya.

Andri mengatakan berbagai tokoh Sunda pun mendukung rencana tersebut, termasuk dari kawasan Pantura Jawa Barat.

Pihaknya akan terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak tersebut.

Komentar Ridwan Kamil

Sebelumnya, menanggapi wacana penggantian nama provinsi Jawa Barat menjadi Sunda dan alternatif nama lainnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan hal tersebut butuh kajian mendalam dan harus mendapat kesepakatan berbagai pihak di daerah yang selama ini bernama Jawa Barat.

"Di mana-mana, hidup ini adalah kesepakatan. Jadi perubahan itu silakan selama ada kesepakatan," kata Gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Sate, Senin (30/9/2019).

Penggantian sebuah nama yang selama ini sudah disepakati bersama, katanya, harus disepakati juga oleh semua pihak.

Hal ini tentunya membutuhkan kajian, survei, atau bahkan pooling.

"Nah mencari kesepakatannya itu yang harus dicari, apa harus ada uji publik apakah ada survei atau pooling, itu kan harus dipikirkan," katanya.

Emil mengatakan ia mengapresiasi sejumlah dialog dan kajian mengenai penggantian nama Jawa Barat tersebut.

Hal ini harus diperluas ke berbagai lapisan masyarakat di Jawa Barat. Perlu diperhatikan juga bahwa apapun harus merujuk pada perkuatan persatuan warga Jawa Barat.

"Jadi saya apresiasi inisiatifnya, saya kira itu wajar dan baik. Nanti memastikan bahwa aspirasi itu mendapatkan ruang untuk masyarkat, itu yang harus dicari," katanya.

Sebelumnya, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat kembali mengemuka menyusul pertemuan sejumlah tokoh di Graha Suria Atmaja Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Sabtu (28/9/2019).

Diskusi ini bertajuk “Nama Provinsi: Tinjauan Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, dan Hukum Tata Negara” yang digelar Dewan Kebudayaan Jawa Barat.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh Jawa Barat, di antaranya Koesoemadinata, Ganjar Kurnia, Asep Warlan Yusuf, Buki Wibawa Karya Guna, Arthur S Nalan, Tjetje Hidayat Padmadinata, Adji Esa Putra, Andri Kantaprawira, Reiza D Dienaputra, Yayat Hendayana, dan Iip D Yahya. (Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam)

Baca juga: KABAR TERKINI UU Cipta Kerja, Hari Ini Istana Bakal Didemo GNPF MUI, PA 212 dan FPI, FPI Tasik Absen

Baca juga: Diorama Orang Bandung Berjudul Tatar Sunda Dipajang di Museum di Belanda

Baca juga: Kali Ini Tokoh Sunda Bentuk Forum Sunda Sadunya, Pemimpinnya Dua Jenderal Purnawirawan