Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja

Usai Didemo, DPRD Indramayu Tandatangani Tuntutan Massa, Berjanji Akan Teruskan ke Pusat

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin mengatakan, pihaknya setuju dengan apa yang dituntut oleh masyarakat.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Dedy Herdiana
Tribun Cirebon/ Handhika Rahman
Masa aksi demo penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja saat memadati Jalan Jenderal Sudirman Indramayu, Kamis (8/10/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Gejolak penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja juga terjadi di Kabupaten Indramayu.

Pada hari ini, ribuan massa yang tergabung dalam buruh dan mahasiswa itu bahkan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis (8/10/2020).

Koordinator aksi, Hadi Haris Kiyandi mengatakan, masyarakat Indramayu bersama masyarakat seluruh Indonesia sepakat bahwa omnibus law tersebut tidak berdampak baik, khususnya bagi kaum buruh.

Soal UU Cipta Kerja, Ketua Fraksi PKS Purwakarta: Kami Bukan Lagi Menolak Tapi Minta Presiden Cabut

Kronologi Ratusan Orang di Mangkubumi Tasik Keracunan Nasi Kuning, Berawal Syukuran Pengusaha Bordir

"Hari ini kita membawa massa sekitar 1.300 mulai dari buruh, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat lain," ujar dia kepada Tribuncirebon.com seusai aksi.

Hadi Haris Kiyandi menyampaikan ada sebanyak 3 poin utama yang mereka tuntut dalam aksi hari ini.

Pertama, mendesak DPRD Kabupaten Indramayu menandatangai pencabutan Omnibulaw UU Cipta Kerja.

Kedua, mendesak agar presiden mengeluarkan peraturan pemerintah penganti undang-undang atau Perpu dan dicabutnya omnibus law.

Ketiga, mendesak DPRD Kabupaten Indramayu untuk mendukung pengajuan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) guna uji formil.

"Bilamana tuntutan kita tidak direalisasikan, kita semua masyarakat Indramayu dari berbagai elemen akan melakukan aksi susulan agar presiden segera mengeluarkan Perpu," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin mengatakan, pihaknya setuju dengan apa yang dituntut oleh masyarakat.

Ia juga berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat agar suara rakyat bisa didengar.

"Saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten Indramayu menandatangi tuntutan yang disampaikan massa aksi ke pemerintah pusat. Tapi saya titip agar aksi ini dilakukan dengan tertib," ujar dia.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved