Menteri Sofyan Djalil, Orang Pertama Pengusul Omnibus Law, Luhut: UU Cipta Kerja Untungkan Rakyat

Tak banyak yang tahu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil adalah orang pertama yang memunculkan ide Undang Undang Omnibus Law atau pencetus UU Omnibus Law UU Cipta Kerja uang kini bikin ksruh.

Kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sofyan Djalil mengusulkan Omnibus Law untuk memudahkan investasi di Indonesia.

Karena Omnibus Law atau UU Cipta Kerja adalah usulan pemerintah Jokowi, maka dia pun bertanggungjawab atas lahirnya undang-undang yang sekarang banyak didemo.

//

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap sosok orang yang pertama kali mencetuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Menurut Luhut, istilah omnibus law pertama kali diperkenalkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

Luhut mengatakan Omnibus Law disusun agar bisa diterima semua kalangan.

Sekaligus memadukan berbagai macam beleid yang telah ada menjadi satu.

"Tapi yang kita lakukan adalah apa yang berlaku umum, berlaku universal itu kita buat sehingga kita jangan menjadi negara Alien," ucapnya.

• Unjuk Rasa di Bandung Berlanjut, Pekerja Hotel dan Resto Pakai Slogan Populer Ade Londok Kritik DPR

"Dengan peraturan yang aneh-aneh, yang tidak terintegrasi satu peraturan dengan peraturan yang lain. Satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Itulah kenapa lahirnya Omnibus Law ini," katanya dalam tayangan virtual, Selasa (6/10/2020) malam.

Luhut juga menjelaskan bahwa istilah Omnibus Law asal mulanya diusulkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

Karena pengalamannya pernah mengetahui istilah tersebut ketika menapaki pendidikan di Amerika Serikat (AS).

"Istilah Omnibus Law ini keluar dari Pak Menteri ATR. Karena beliau belajar soal ini di Amerika dulu, dia mengatakan kepada saya 'Pak Luhut, ada yang bisa menyatukan (semua regulasi) ya ini ada Omnibus Law'," ucap Luhut.

Luhut mengklaim Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI tidak akan merugikan rakyat.