Minilock Down di Bandung, Jokowi Minta Pembatasan Sosial Berskala Mikro Tak Matikan Ekonomi

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Pandemi Covid-19 maisih terjadi karena itu pemerintah melakukan banyak hal untuk tetap melindungi dan meringankan beban masyarakat akibat pandemi beserta dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Adanya sejumlah daerah yang menerapkan PSBB maupun pembatasan sosial berskala mirko atau biasa disebut mini lockdown, menurut Presiden Joko Widodo harus disesuaikan dan diharapkan tak matikan ekonomi.

Seperti yang diketahui, DKI telah melakukan PSBB jilid 2 dan Bandung berencana melakukan mini lockdown.

• Angka Reproduksi Covid-19 Kota Bandung kembali turun, Tapi Angka Pasien Positif Cenderung Fluktuatif

Dikutip TribunJabar.Id dari Tribunews.Com, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp 203,9 triliun dan sekarang menjadi Rp 239,53 triliun untuk mendukung upaya-upaya tersebut, khususnya untuk klaster perlindungan sosial.

Dana tersebut direalisasikan ke berbagai program, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), Sembako, BST (Bantuan Sosial Tunai), Kartu Prakerja, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui sebuah pernyataannya, mengaku belum cukup puas terhadap upaya dan sejumlah program yang telah digulirkan.

• Ibu Rumah Tangga di Indramayu Banyak Terpapar Covid-19, Terbaru Ada 5 Ibu dan 3 Wiraswasta Positif

Sebab, menurutnya, masih terdapat potensi peningkatan yang dapat dilakukan dari upaya-upaya itu.

"Saya ingin menteri-menteri lebih baik lagi bekerja mencari program yang lebih tepat sasaran. Semua harus terus kita perbaiki. Masih banyak kerja keras yang perlu dikerjakan. Kita harus terus melakukan penyesuaian kebijakan, mencari yang lebih baik," ujarnya dalam video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Terkait hal itu, Presiden mengajak masyarakat untuk tidak ragu dalam memberikan usulan-usulan terhadap perbaikan kebijakan ke depan.

• 3 Dokter Meninggal karena Covid-19 di Bulan Ini, Total 130 yang Gugur, Jawa Barat Berada di Posisi 4

Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk membuka keran masukan terhadap kebijakan-kebijakan.

Tujuh bulan penanganan pandemi memberikan banyak hal yang dapat dipelajari dan disesuaikan dari waktu ke waktu.

Virus Covid-19 penyebab pandemi yang hingga kini terus dipelajari dan berkembang dalam ranah keilmuan menuntut penanganan dan kebijakan yang adaptif mengikuti perkembangan tersebut dengan disertai penyesuaian terhadap karakteristik masyarakat.

• Awalnya Diumumkan Harganya Rp 3 Juta Per Vial, Obat Covid-19 Turun Harga Menjadi Rp 1,5 Juta

"Misalnya, pembatasan sosial. Saya kira harus kita sesuaikan. Untuk itu, saya menekankan pentingnya Pembatasan Sosial Berskala Mikro. Kita buat lebih terarah, spesifik, tajam, dan fokus mengatasi masalah Covid tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat," kata Presiden.

Menurut Presiden, solusi terbaik untuk menangani pandemi ini harus terus dikembangkan dan dicari.

Apa yang dinilai sebagai solusi terbaik yang sudah diterapkan di suatu negara belum tentu dapat diterapkan persis di negara-negara lain oleh karena perbedaan kondisi di tiap-tiap negara.