Nasib Anwar Ibrahim Ada di Tangan Raja, Politik di Malaysia Memanas

Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah memegang kunci utama untuk memutuskan apakah pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim akan dilantik sebagai perdana menteri baru "Negeri Jiran”.

Ada dua skenario politik yang dapat terjadi jika benar Anwar memiliki mayoritas parlemen seperti yang diklaimnya. Sultan Abdullah bisa memutuskan mengangkat dan menyumpah Anwar sebagai perdana menteri kesembilan Malaysia. Skenario ini sangat mungkin terjadi jika Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu memiliki mayoritas dukungan.

Politisi berusia 73 tahun itu menolak mengungkapkan jumlah anggota parlemen yang diamankannya. Berbagai sumber menyebut 120 parlementarian menyatakan dukungan kepada suami Wan Azizah itu. Bahkan, salah satu sumber yang dekat dengan Anwar, kepada Malay Mail, Kamis (24/9), mengatakan dia punya minimal 129 dukungan yang berpeluang meningkat hingga 138 kursi.

Diperlukan minimal 112 dari total 222 kursi di Dewan Rakyat untuk membentuk pemerintahan. Angka-angka yang disebut di atas berada pada zona yang relatif nyaman dibanding dengan mayoritas sangat tipis 113 kursi, yang saat ini dikontrol pemerintahan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Skenario kedua yang dapat dipilih Raja Malaysia asal Pahang itu adalah membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini. Muhyiddin Yassin sebagai petahana dapat mencegah pergeseran kekuasaan dengan menyarankan Sultan Abdullah membubarkan parlemen.

Pemilu dini dapat menjadi solusi untuk menyudahi instabilitas politik berkepanjangan karena perubahan haluan politik tanpa henti oleh parlementarian. Namun, opsi pemilu dini dapat menghadapi hambatan berupa biaya yang tinggi disertai masih merebaknya pandemi Covid-19 di Malaysia. Pemilu Malaysia tidak harus digelar hingga paling lambat Mei 2023.

Sistem politik Malaysia tidak melarang parlementarian berganti partai politik. Fenomena ini h menjadi tradisi politik walau kerap dikritik oleh rakyat Malaysia karena tidak demokratis. Teka-teki juga menyelimuti dari manakah dukungan yang diterima Anwar. The Straits Times menyebut 10 parlementarian dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan 19 dari koalisi Gabungan Partai Sarawak (GPS) memutuskan menyeberang ke kubu Anwar. Jika dijumlahkan, total dukungan adalah 120 ditambah dengan 91 dari koalisi Pakatan Harapan pimpinan Anwar yang terdiri atas 42 parlementarian Partai Aksi Demokratik (DAP), 38 parlementarian PKR, , dan 11 parlementarian Partai Amanah.

GPS membantah mendukung Anwar dan menyatakan kesetiaannya kepada Muhyiddin. Jika GPS tidak benar mendukung, maka Anwar hanya akan memiliki 101 kursi. Artinya ada kemungkinan sangat besar lebih banyak anggota parlemen dari UMNO yang berputar haluan. Bahkan, tidak tertutup peluang parlementarian dari partai Bersatu pimpinan Muhyiddin Yassin ikut membelot.

UMNO yang terdiri atas beberapa faksi politik ini memerintah Malaysia sejak kemerdekaan hingga kekalahan mengejutkan pada pemilu May 2018 memiliki 39 parlementarian.
Presiden UMNO Zahid Hamidi membenarkan bahwa ada banyak anggota parlemen dari partainya yang memutuskan mendukung Anwar. Zahid memiliki hubungan yang akrab dengan Anwar ketika sang pemimpin oposisi masih menjadi anggota UMNO, sebelum dipecat pada September 1998. Blok lain yang dapat mendukung Anwar adalah kubu oposisi yang tidak tergabung resmi dengan Pakatan Harapan.

Mereka adalah lima parlementarian Partai Pejuang pimpinan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, sepuluh parlementarian dari negara bagian Sabah yang tergabung dalam koalisi Warisan. Kemudian dua parlementarian dari Partai Sarawak Bersatu, dan dukungan tunggal dari mantan menteri Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq yang mendirikan partai baru bernama Muda.

Jika seluruh blok oposisi bersatu, Anwar akan memiliki 109 kursi. Dia akan mencapai mayoritas dengan dukungan parlementarian UMNO tanpa harus mendapatkan dukungan dari GPS. Tentu Anwar harus memastikan dukungan yang diamankannya tidak akan lenyap ditiup angin. Sangat mungkin anggota parlemen dari Port Dickson itu kehilangan dukungan di tengah manuver politik yang terjadi sambil menunggu Sultan Abdullah meninggalkan rumah sakit tempat dia dirawat.***