KAPAL CINA BIKIN JENGKEL, Sudah Diusir dari Indonesia Tetap Tak Mau Pergi, Sekarang Masih di Natuna

Sebuah kapal Cina benar-benar bikin jengkel Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia

Kapal Cina masuk perairan Natuna Indonesia, kemudian diusir karena melakukan pelanggaran

Namun kapal Cina itu tetap diam di sana dan mengakuinya sebagai wilayahnya

//

TRIBUNJABAR.ID - Kapal coast guard China dengan nomor lambung 5204 terdeteksi masuk di perairan Indonesia, tepatnya di ZEEI Laut Natuna Utara.

Dari pengamatan yang dilakukan Badan Keamanan Laut ( Bakamla) RI, kapal China tersebut diketahui masuk perairan Indonesia pada Sabtu (12/9/2020) sekitar pukul 10.00 WIB.

• BARU SAJA TERJADI GEMPA BUMI Guncang Maluku, Magnitude 5,5 SR, BMKG Beri Peringatan

Menyikapi hal itu, Bakamla RI melalui rilis yang disampaikan kini sudah menerjunkan KN Nipah 321 untuk mengusir mereka.

KN Nipah 321 merupakan salah satu unsur Bakamla RI yang bertugas melakukan operasi cegah tangkal 2020 di wilayah zona maritim barat.

Namun demikian, dari komunikasi petugas yang dilakukan via radio itu, ternyata kapal coast guard China tersebut enggan untuk meninggalkan lokasi perairan Indonesia.

Mereka beralasan perairan tersebut berada di area nine dash line yang merupakan wilayah teritorial China.

Padahal, berdasarkan UNCLOS 1982 keberadaan nine dash line tidak diakui. Terkait dengan hal itu, kedua kapal tersebut hingga saat ini masih berada di lokasi dan saling membayangi.

Bakamla RI sejauh ini masih melakukan upaya koordinasi dengan Kemenkopolhukam dan Kemenlu untuk menentukan langkah selanjutnya.

Terjadi berulang kali

Dari pemberitaan Kompas.com, upaya kapal China merangsek di perairan Indonesia diketahui bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, pada Sabtu (11/1/2020) hal serupa juga pernah dilakukan.

Bahkan, pemantauan yang dilakukan TNI saat itu ditemukan ada 30 kapal ikan asing (KIA) bersama kapal coast guard China yang masuk di perairan tersebut.

Sebagai bentuk penyikapannya, Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono saat itu langsung menerjunkan tiga KRI, yakni KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk mengusir mereka.

• Pesan Maia Estianty untuk Aaliyah Massaid Mengharukan, Singgung Soal Reza Artamevia

"Hal yang pertama kali dilakukan yakni persuasif menginformasikan kapal-kapal tersebut bahwa telah masuk wilayah Indonesia dan kemudian dilakukan pengusiran," kata Yudho.

Kedaulatan Terusik

Kondisi di Natuna akhir-akhir ini memanas. Badan Keamanan Laut (Bakamla) kerap menemukan kapal asing dari Cina yang masuk perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Situasi ini disikapi serius oleh pemerintah.

Ini juga membuat sejumlah pihak mendorong agar Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto memperkuat persenjataan dan wewenang Bakamla.

Hal ini terkait penindakan kapal asing yang masuk ke perairan Natuna.

Dukungan diberikan oleh anggota Komisi I DPR RI dari Partai Nasdem, Muhammad Farhan.

Ia melihat ini kondisi genting karena menyangkut kedaulatan negara Indonesia.

Komisi I DPR sendiri memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Diketahui kapal ikan asing Cina dan coast guard Cina berulang kali melanggar kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna.

“Kami (Komisi I) sangat mendukung salah satu poin penting pada rapat Kemenkopolhukam, Menhan Prabowo Subianto telah menyarankan untuk mengubah Permenhan yang memberikan wewenang Bakamla untuk memperkuat senjata yang diharapkan dapat memperkuat pengamanan kedaulatan wilayah laut NKRI,” kata Farhan di laman Kompas.com, Senin (6/1/2020).

Menurut dia, Bakamla yang beranggotakan personel militer dan sipil dinilai masih kurang tegas serta kurang kuat dalam hal persenjataan dibanding Cina.

Salah satu yang mengindikasi hal tersebut, kata Farhan, adalah ketika tidak digubrisnya upaya pengusiran terhadap kapal China Coast Guard dan kapal nelayan oleh TNI dan Bakamla.

"Mereka tidak menggubris karena stand point mereka adalah klaim wilayah mereka. Kami sejalan dengan keputusan politik nasional bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah ZEE NKRI berdasarkan UNCLOS (konvensi hukum laut di bawah PBB) 1982," katanya.

"Kami juga harus menghormati putusan PCA (Permanent Court of Arbitration) di mana Nine Dash Line dari klaim tidak kami akui, maka kami menolak segala klaim (China) di Natuna. Pemerintah perlu menguatkan posisi tersebut dengan menggelar operasi berkordinasi dengan TNI dan Bakamla,” ujarnya.

Namun demikian, Farhan menilai aksi Bakamla dalam mengusir kapal ikan asing dari Vietnam beberapa waktu ke belakang adalah tindakan yang patut diapresiasi.

“Sikap tegas Bakamla harus kita apresiasi untuk wilayah perairan yang overlap. Setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Bakamla langsung mengusir kapal nelayan Vietnam dan kapal asing lainnya dan untuk yang sudah masuk wilayah yang bukan overlap. Bakamla dengan tegas langsung menangkap kapal-kapal asing tersebut,” katanya.

Farhan menambahkan, penguatan persenjataan pengamanan daerah kedaulatan negara Indonesia di wilayah perairan terutama di Natuna sangat perlu dilakukan.

Pasalnya, dengan klaim yang dilakukan oleh Cina saat ini, hal tersebut menunjukkan bahwa perairan Natuna memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Dia mengatakan, industri perikanan asing sangat dominan di seputar perairan Natuna.

Saat ini wilayah di sana tampak lebih dikuasai oleh nelayan Vietnam dan Cina.

"Menurut informasi, operasi Bakamla di Natuna hampir tidak pernah menemukan nelayan Indonesia, tapi lebih banyak ditemukan nelayan asing,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan, sampai saat ini masih ada dua kapal Coast Guard China dan satu kapal pengawasan perikanan milik pemerintah Cina di timur Laut Natuna.

Tiga kapal itu sedang melakukan pengawasan terhadap KIA Cina yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) milik Indonesia.

Yudo menyebut, kapal-kapal tersebut terkesan enggan pergi dari wilayah timur Laut Natuna.

Ini terlihat dari dua unsur kapal dari Bakamla yang telah melakukan komunikasi.

Namun, kapal-kapal Cina tersebut tetap bertahan.

"Kemarin ada empat kapal yang turun ke lokasi untuk mengusir, dan saat ini kami tambah dua kapal lagi untuk memaksimalkan pengusiran," kata Yudo, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Amankan Natuna, Menhan Didorong Perkuat Persenjataan Bakamla".

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapal China Kembali Masuk Laut Natuna, Meski Sudah Diusir tapi Menolak Pergi", Klik untuk baca: https://regional.kompas.com/read/2020/09/13/05250081/kapal-china-kembali-masuk-laut-natuna-meski-sudah-diusir-tapi-menolak-pergi?