Breaking News:

KPPU Sarankan LKPP Permudah Syarat bagi UMKM untuk Pengadaan Barang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI menyebut korporasi besar selalu terpilih dalam pengadaan barang

KONTAN / DANIEL PRABOWO
Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI menyebut korporasi besar selalu terpilih dalam pengadaan barang melalui katalog elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Padahal, sejatinya, di tengah pandemi Covid-19, UMKM harus turut berperan untuk membangkitkan roda perekonomian.

"Dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik atau e-katalog, pelaku usaha yang terpilih menjadi penyedia umumnya pelaku usaha besar dan memiliki jaringan luas di Indonesia," ujar Komisioner KPPU Guntur Saragih dalam Webiner yang digelar KPPU dan KPPU Kanwil III Jabar, Sabtu (12/9/2020).

Ia menerangkan, KPPU sudah bertemu dengan banyak pelaku UMKM terkait kepesertaan mereka mengikuti E katalog. Salah satu yang dikeluhkan antaralain, persyaratan yang rumit bagi UMKM dan memerlukan waktu dan biaya. Kemudian,keterbatasan sumber daya manusia LKPP.

Bantu Suami, Ibu-ibu di Dayeuhwangi Majalengka Sulap Berbagai Bungkus Plastik Jadi Aneka Produk

"Keluhan lainnya, proses penawaran barang dan jasa e katalog oleh penyedia dilakukan dengan memberi penekanan bahwa pembelian yang tidak melakukan lewat e katalog rawan dipermasalahkan penegak hukum dengan tuduhan korupsi," ucap dia.

Karena itu, KPPU mendorong terciptanya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, salah satunya dalam pengadaan barang pemerintah melalui e kataloh.

"Kami mendorong agar mempermudah pelaku UMKM produsen terdekat prinsipal produsen masuk ke katalog elektronik nasional untuk produk tertentu dengan basis pengadaan di tiap daerah. Kemudian,mendorong pemerintah daerah dengan persetujuan LKPP, menerbitkan katalog elektonik local, yang mengutamakan pelaku UKM di daerah sebagai penyedianya," ujar dia.

KPPU sudah menyampaikan usulan-usulan demi perbaikan e katalog dengan mengirim surat saran pertimbangan yang disampaikan pada 19 Maret 2020 dan 24 Juli 2020.

"Kami juga Mendorong pemerintah daerah menerbitkan daftar barang/jasa yang pengadaannya wajib menggunakan katalog elektronik, sehingga untuk pengadaan barang lainnya, pemerintah derah dapat menggunakan metode pengadaan lain.Seperti lelang/tender atau penunjukan langsung sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yang pesertanya diprioritaskan untuk pelaku UKM daerah," katanya.

Ini 5 Youtuber Bergaji Terbesar di Indonesia, Penghasilannya Bisa Mencapai Miliaran Rupiah per Bulan

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved