PDIP Absen Bertarung di Pilkada Sumbar, Ujung Drama dari Ucapan Puan Maharani

"Kita sudah teruji tetap konsisten dalam menghadapi apa pun bentuk dinamika politik."

"Dan kita tidak usah marah bila ada pihak yang belum berpengalaman dalam mengatasi ini," papar Alex.

PDIP mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi yang telah mengembalikan rekomendasi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam siaran pers, Minggu (6/9/2020).

Menurut Hasto, sikap kepemimpinan Mulyadi tidak kokoh sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi.

“Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik."

"Sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas, kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dll."

"Beliau para tokoh tersebut adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader Partai," ucap Hasto.

Ia mengatakan, sikap Mulyadi tersebut sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.

“Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang, ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila,” tuturnya.

Lebih jauh Hasto mengatakan, komitmen PDIP terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, meski 10 tahun terakhir tampak ada sesuatu yang berbeda.

“Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali."

"Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian."

"Yang penting, sikap partai terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa."

"Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak!” tegasnya.

Menurut Hasto, PDIP sangat kagum dengan Sumbar.

Salah satunya dari aspek kebahasaan, yakni bahasa Melayu.

Sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada tahun 1928 digunakan oleh sebagian kecil masyarakat Nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia.

"Itu kan hebat. Hal tersebut terjadi karena kepeloporan tokoh nasional Sumatera Barat," katanya.

Selain itu, makanan Padang yang diterima secara luas di seluruh Indonesia.

Makanan yang diterima secara terbuka, dan oleh masyarakat Indonesia dijadikan sebagai makanan nasional.