Selama Pandemi Covid-19, Penarikan PBB di Sumedang Mandeg, Ekonomi Warga Nyungsep

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Penarikan pajak bumi bangunan (PBB) yang dilakukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang selama tahun 2020 terhambat, karena banyak wajib pajak (WP) yang terdampak pandemi Covid-19.

Penarikan PBB dari wajib pajak di Kabupaten Sumedang pada tahun ini mencapai 822 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Sekretaris Bappenda Kabupaten Sumedang, Rohana mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi pada bulan Juli 2020 yang lalu, penarikan pajak pada triwulan kedua tidak mencapai target yang telah ditentukan.

"Dari target kita setiap triwulannya sebanyak 45 persen itu, pada tahun ini masih agak terhambat," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telelon, Minggu (30/8/2020).

Menurutnya, faktor yang sangat mempengaruhi terhambatnya penarikan pajak tersebut karena adanya pandemi Covid-19 yang hingga saat ini tak kunjung berakhir.

• Prestasi BLACKPINK-BLINK, MV Ice Cream Kolaborasi Selena Gomez Tembus 110 Juta Viewer, Ini Liriknya

"Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat maupun penghasilan dari pihak perusahaan," katanya.

Atas hal tersebut, pihaknya pun terkendala dalam melakukan PBB dari wajib pajak tersebut, sehingga strategi untuk menarik pajak itu pihaknya harus menghapuskan denda hingga Desember 2020.

Ia mengatakan, WP yang sudah membayar PBB hingga bulan Agustus ini baru mencapai sekitar 30 persen lebih dari target penarikan pajak 45 persen.

"Jadi, pembebasan denda itu, salah satunya strategi untuk mencapai target," ucap Rohana.

Meskipun terkendala pandemi Covid-19, kata Rohana, Pemkab Sumedang menargetkan bisa menarik PBB dari wajib pajak hingga Rp 54 miliar pada tahun 2020 ini.

• 5 Pasangan yang Diusung Gerindra dalam Pilkada Serentak di Jabar, 3 di Antaranya Koalisi dengan PDIP