Komisi IV DPR Tolak Kartu Tani buat Beli Pupuk Subsidi, Dedi Mulyadi : Data Petani Mah Ada di Desa

TRIBUNJABAR.ID - Komisi IV DPR RI sepakat menolak kartu tani bagi para petani untuk membeli pupuk subsidi.

Penolakan itu disampaikan komisi yang membidangi soal pertanian dan lingkungan itu saat menggelar rapat dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Hasil rapat kemarin dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR RI sepakat menolak kartu tani untuk membeli pupuk subsidi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi melalui ponselnya,  Jumat (28/8/2020).

Dedi menegaskan hal itu terkait akan adanya pemberlakuan kartu tani untuk membeli pupuk subsidi di kios seluruh Jawa, Banten, Kabupaten Sumbawa, NTB, dan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan  mulai 1 September 2020.

• Novel Baswedan Positif Covid-19, Mengaku Sehat dan Tanpa Gejala

Dedi mengatakan, belum semua petani memiliki kartu tani sehingga sangat mempengaruhi proses produksi di tengah Covid-19 ketika mereka membutuhkan dukungan.

"Sehingga kita sepakat menolak kartu tani," kata Dedi.

Soal data petani yang berhak mendapat pupuk subsidi, menurut Dedi, sebenarnya bisa mudah didapatkan.

Dedi mengatakan, setiap desa dan kelurahan memiliki data petani termasuk luas lahan yang dimilikinya.

"Data petani ada di setiap desa, bisa dilihat dari 'rincik' kalau orang desa bilang mah. Sebenarnya gampang kok," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, sekarang ini sebagian besar desa sudah menggunakan teknologi IT untuk pendataan petani yang berhak mendapat subsidi pupuk.

• Maju Pilkada, Iyos Somantri Mundur dari Jabatan Sekda Kabupaten Sukabumi, Ini Nama Penggantinya

Dedi mengatakan, pemerintah juga bisa menggunakan sumber data lain yang selama ini dipakai untuk penyaluran pupuk subsidi.

Misalnya data bantuan non tunai, bantuan PKH, bantuan sosial dan lainnya. Hanya saja, data itu hanya untuk lembaga masing-masing dan itu kelemahannya.

"Tinggal persoalannya lagi-lagi ego sektoral yang merusak sistem di negeri ini. Setiap lembaga membangun datanya sendiri-sendiri," kata Dedi.

Menurut Dedi, saat ini data untuk penyaluran pupuk subsidi lebih baik diambil dari desa karena dipastikan lengkap, mulai pemilik hingga luasan lahan.

Ia meminta pemerintah mempercayakan pada pemerintah desa untuk pendataan calon penerima pupuk subsidi.

"Sekali lagi percayakan lah pada desa karena data mereka soal petani sebenarnya lengkap," kata Dedi.

• Manajer Ungkap Penyakit yang Diidap Barli Asmara, Desainer Ternama Itu Meninggal pada 27 Agustus