Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda Minta Sekolah Negeri dan Swasta Harus Setara

TRIBUNJABAR.ID - Dalam kunjungannya bersama para anggota DPR RI Komisi X ke Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan agar pemerintah tidak memandang sebelah mata terhadap sekolah swasta.

Menurutnya, sekolah negeri dengan swasta harus diposisikan selaras dan setara oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membantu pendidikan anak-anak Indonesia.

"Bagaimana supaya pemerintah tidak memandang sebelah mata pendidikan swasta. Saya sebagai Ketua Komisi X berharap pemerintah membantu sekolah swasta ketimbang membangun sekolah negeri baru," kata Huda melalui ponselnya, Jumat (17/7/2020).

Jadi, lanjut dia, statusnya sebagai Sekolah Amanat Undang-undang  (SAU), yaitu sekolah swasta yg dibiayai 100 % oleh pemerintah, kedudukannya sama dengan sekolah negeri.

• Pengacara Sunan Kalijaga Laporkan Ketua Sahabat Polisi Bandung ke Polisi, Ini Tuduhannya

DPR bersama pemerintah bisa mewujudkan kesetaraan dua institusi pendidikan tersebut dengan membuat regulasi yang jelas.

"Tentu ini bukan hal yang gampang karena secara regulasi belum ada, tetapi bisa diperjuangkan semaksimalnya dengan dimasukkan ke dalam regulasi baru khususnya terkait dengan revisi undang-undang  Sistem Pendidikan Nasional," ujar Ketua DPW PKB Jawa Barat ini.

• Hukum Orang Kaya yang Mampu Tapi Tak Berkurban Apakah Berdosa? Begini Dalil Hadis dan Penjelasannya

Potensi Wisata Muara Gembong

Dalam kesempatan yang sama, Syaiful Huda juga menyinggung soal banyaknya potensi wisata di kawasan Muara Gembong yang bisa dikembangkan. Bahkan Presiden Jokowi sudah membangun jembatan supaya akses transportasi ke Muara Gembong berjalan lebih baik lagi.

"Muara gembong ini betul-betul potensial dijadikan destinasi wisata. Karena dari sekian banyak potensi di sini, baik laut maupun pertanian, yang bisa dikembangkan adalah sektor wisata terutama hutan mangrove," papar Huda.

Ia berharap, baik pemda setempat maupun pemerintah pusat saling bergandengan tangan dalam membangun potensi wisata Muara Gembong karena tidak mungkin inisiatifnya hanya datang dari salah satu pihak.

"Salah satu cara untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat di sini adalah dengan mengembangkan destinasi wisata. Maka kami akan minta teman-teman Kementerian Parekraf untuk melakukan pemetaan di sini, mana yang bisa dikembangkan," kata Huda.

• Mantan Penyerang Persib Bandung Berharap Pemain Disiplin Jalani Protokol Kesehatan

Kendati demikian, kata Huda, masyarakat setempat sudah berinisiatif akan sadar wisata. Maka, pihak Kementerian Parekraf harus segera melakukan kunjungan dan pemetaan karena dalam menciptakan desa wisata tidak cukup hanya dengan membangun infrastrukturnya.

"Tetapi juga membangun SDM-nya, budayanya, kepedulian masyarakatnya, itu lebih penting. Jadi membangun ekosistem wisata saya kira Kementerian Parekraf harus turun tangan langsung," ujarnya.