Breaking News:

Disiapkan Sanksi Denda dan Sosial untuk yang Tak Pakai Masker, Ridwan Kamil Bawa-bawa Helm

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mematangkan regulasi yang mewajibkan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di ruang publik.

Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam
Masker dalam paket bansos di tahap kedua. Masker ini bercorak batik mega mendung khas Cirebon, hasil desain Ridwan Kamil dan produksi UKM Jabar. Pekan depan mulai diberlakukan sanksi denda dan sanksi sosial bagi yang tak pakai masker. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mematangkan regulasi yang mewajibkan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di ruang publik. Regulasi tersebut nantinya mengatur sanksi dan denda bagi pelanggar.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Ridwan Kamil, mengatakan pemerintah pusat akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait kedisiplinan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Dalam inpres tersebut, kata Emil --sapaan Ridwan Kamil-- terdapat sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti pakai masker. Tujuannya meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan.

FOLLOW US:

"Kemarin Pak Jokowi menyampaikan, minggu ini akan keluar inpres untuk pendisiplinan selama pandemi yang di dalamnya ada kewajiban memakai masker. Ini menambah kekuatan dasar hukumnya," kata Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (16/7/2020).

Emil mengatakan, denda sebesar Rp 100 ribu sapai Rp 150 ribu hanya satu di antara opsi sanksi bagi masyarakat yang tak memakai masker.

"Sanksi sosial tercantum. Jadi, pilihannya adalah bayar denda atau sanksi sosial, bukan hanya denda tapi dua-duanya kami persiapkan," ucapnya.

Pakai Diskresi, Polisi Bisa Beri Sanksi kepada Warga yang Tak Pakai Masker dalam Operas Lodaya

Emil menyatakan, pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan Covid-19.

"Tidak ada yang namanya hukuman yang disukai, dulu waktu helm juga protes tidak nyaman, tapi lama-lama helm jadi kebiasaan. Masker juga seperti itu," katanya.

Alat Tes Swab Patah di Rongga Hidung, Seorang Anak di Arab Saudi Meninggal Dunia

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad, dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/7/2020), mengatakan, pihaknya intens mematangkan regulasi tersebut.

"Ada akademisi yang terlibat dalam penyusunan (regulasi). Nanti bentuknya peraturan gubernur (pergub). Jadi, aturan tidak hanya untuk pelanggar yang tidak menggunakan masker, tapi juga yang menyangkut protokol kesehatan," kata Daud.

Divonis 4 Tahun Penjara, Adik Ratu Atut Jalani Hukuman Setelah Selesai Dipindana Kasus Akil Mochtar

"Protokol kesehatan itu yang pokoknya ada tiga. Ada masker, jaga jarak, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), antara lain cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ini yang kira-kira akan diatur dalam aturan ini," ujarnya.

Regulasi tersebut ditargetkan selesai dan berlaku pada Senin (27/7). Menurut Daud, dalam regulasi tersebut, sanksi akan dibuat berjenjang. Mulai dari sanksi administrasi sampai denda.

"Sanksi administrasi bisa teguran lisan, teguran tertulis, bisa pekerjaan sosial yang harus dikerjakan, bisa juga berupa denda," ucapnya. (*)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved