Banyak Warga Di-PHK, Jumlah Penerima Bansos Covid-19 di Sumedang Pun Bertambah

umlah penerima Bantuan Sosial (Bansos) tahap kedua di Kabupaten Sumedang terus bertambah

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Ichsan
tribunjabar/hilman kamaludin
Banyak Warga Di-PHK, Jumlah Penerima Bansos Covid-19 di Sumedang Pun Bertambah 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Jumlah penerima Bantuan Sosial (Bansos) tahap kedua di Kabupaten Sumedang terus bertambah karena warga yang terdampak pandemi Covid-19 juga meningkat setelah banyak yang kehilangan pekerjaan.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, dalam penyaluran bansos tahap kedua ini pihaknya terus melakukan validasi data bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Data ini dinamis karena pandemi Covid-19 belum selesai, sehingga setiap saat ada lagi yang nambah karena hilang pekerjaan atau PHK baru," ujar Dony saat ditemui seusai meninjau penyaluran bansos di Kantor Kelurahan Kota Kaler, Selasa (14/7/2020).

Simulasi Resepsi Pernikahan, Bupati Purwakarta Sebut Resepsi Hanya Boleh di Gedung, Bukan di Rumah

Dony mengatakan, adanya penambahan jumlah penerima bansos tahap kedua tersebut di antaranya terjadi di Kelurahan Kota Kaler dengan jumlah mencapai ratusan penerima.

"Contoh di Kelurahan Kota Kaler ini penambahannya cukup banyak juga, jumlahnya mencapai ratusan," katanya.

Untuk penerima bansos tahap kedua di Sumedang ini, kata Dony, jumlahnya sekira 8.000 penerima. Dari data tersebut, untuk warga yang sebelumnya mendapat bansos dari kabupaten dialihkan menjadi dari provinsi.

"Sekarang ekonomi belum stabil, warga yang hilang pekerjaan semakin nampak. Contohnya, penambahan di kelurahan ini (Kota Kaler)," ujarnya.

BANJIR BANDANG di Masamba Bikin Ngeri, Mobil Berserakan, Jalanan dan Rumah Rusak, Warga Mengungsi

Sementara untuk antisipasi adanya data yang dobel, pihaknya bakal terus melakukan validasi dan verifikasi data. Sebab, dengan adanya penambahan data penerima bansos tersebut dikhawatirkan terjadi doubel data.

"Ini salah satu ikhtiar kami, sehingga tidak ada penerima yang doubel dapat bagian. Ini dipandu lagi bagi semua yang dapat kemarin dari dana desa, kabupaten, provinsi hingga pusat," ucap Dony.

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved