Ombudsman Jabar Terima 15 Laporan Selama PPDB 2020 pada Jenjang SD/SMP dan SMA/SMK

Puluhan orangtua dari para lulusan SD Pertiwi mendatangi dan mengadukan berbagai keluhan, terkait proses

tribunjabar/cipta permana
Para orangtua murid lulusan SD Pertiwi mengadukan nasib anak-anaknya yang tersisih dari sistem PPDB jalur seleksi zonasi, ke Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Senin (29/6/2020) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan orangtua dari para lulusan SD Pertiwi mendatangi dan mengadukan berbagai keluhan, terkait proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap dua atau jalur seleksi zonasi termasuk PDBK, dan perpindahan tugas orangtua, yang dinilai tidak transparan dan memiliki sejumlah kejanggalan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Senin (29/6/2020).

Anggota Satgas PPDB 2020/2021 Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, M. Wildan mengatakan, keluhan terkait proses seleksi zonasi PPDB jejang SMP yang disampaikan oleh para orangtua murid tersebut, terjadi di empat sekolah yaitu, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 40, dan SMPN 44 Bandung.

Dimana, para pelapor lanjutnya, mencurigai terjadinya bentuk pelangggaran, salah satunya, dengan diterimanya sejumlah calon peserta didik yang memiliki radius jarak kurang dari 800 meter. Sedangkan kondisi di lingkungan sekolah - sekolah tersebut bukan kawasan permukiman.

"Para pelapor (orangtua murid) menduga terjadinya pelanggaran, khususnya di SMPN 5 dan SMPN 7 Bandung, apalagi menurut mereka, lingkungan di dua sekolah tersebut merupakan wilayah pusat kota dan berada di kawasan perkantoran. Yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak calon peserta didik yang diterima dengan radius kurang dari 800 meter, padahal radius jarak pemukiman terdekat dengan kedua sekolah tersebut lebih dari satu kilometer," ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. Senin (29/6/2002).

Sekeluarga Gak Bisa Keluar Masuk Rumahnya Sendiri, Akses Jalan Tertutup Proyek Kereta Cepat

Selain itu, terdapat beberapa calon peserta didik yang merupakan murid dari SD dari luar kota Bandung, kemudian diterima melalui jalur seleksi zonasi di antara empat sekolah tersebut, yang seharusnya mengikuti mekanisme seleksi jalur perpindahan tugas orangtua.

Bahkan, berdasarkan laporan tersebut, ditemukannya sebelas calon peserta didik yang memiliki titik kordinat dengan alamat domisili yang sama dalam satu Kartu Keluarga di SMPN 2 Bandung.

"Sebelum mengadukan keluhan ke Ombudsman, para orangtua murid mengaku sudah melakukan pengaduan internal kepada pihak sekolah yang dimaksud. Namun apa yang terjadi, justru pihak sekolah menolak menerima pengaduan tersebut, dan mengarahkan pengaduan tersebut disampaikan ke pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung," ucapnya.

Padahal, lanjut Wildan, berdasarkan ketentuan aturan PPDB, setiap sekolah wajib menyediakan layanan help desk dan menangani setiap aduan yang diterima dari setiap orangtua calon peserta didik dalam kurun waktu 1x24 jam.

"Bila ternyata dalam batas waktu tersebut, tidak mampu tertangani, maka orangtua maupun sekolah tujuan dapat berkoordinasi dengan pihak Disdik, bukannya menolak aduan," ujar Wildan.

Halaman
12
Penulis: Cipta Permana
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved