Breaking News:

Pemkab Indramayu Raih WTP dari BPK Untuk Kelima Kalinya, Tapi Masih Ditemukan Beberapa Permasalahan

Kabupaten Indramayu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya.

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 melalui video conference di ruang Indramayu Command Center (ICC), Senin (29/6/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Kabupaten Indramayu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya.

Pemberian opini WTP tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 melalui video conference di ruang Indramayu Command Center (ICC), Senin (29/6/2020).

Ketua BPK Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa menjelaskan, kriteria untuk menentukan opini didasarkan pada kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemkot Bandung Kembali Raih WTP dari BPK dan Raih Apresiasi dari Korsupgah KPK Soal Sertifikasi aset

Kendati demikian, Arman Syifa menegaskan untuk daerah yang telah meraih opini WTP bukan jaminan tidak ada fraud atau kecurangan.

"Apabila ditemukan penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran yang berdampak pada kerugian negara. Akan kami ungkap dalam LHP," ujar dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPD 2019, masih adanya temuan berupa permasalahan pengadaan barang/jasa yang menimbulkan kelebihan pembayaran di Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya, Permasalahan aset tetap dalam penatausahaan maupun pemanfaatannya terkait impelementasi Permendagri Nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah (BMD).

Permasalahan lainnya, yakni masih adanya kesalahan penganggaran.

Kabupaten Cirebon Terima Predikat WTP Kelima dari BPK RI, Imron Rosyadi: Jangan Sampai Lengah

Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) yang sampai sekarang masih belum tuntas dan adanya kelebihan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Halaman
12
Penulis: Handhika Rahman
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved