Selasa, 21 April 2026

Kepala Lapas Kelas II B Tasikmalaya Anggap Mendingan Meski Jumlah Napi 3 Kali Lipat Kapasitas

epala Lapas Kelas II B Tasikmalaya, Suladi, menyebut lapas dihuni narapidana (napi) hampir tiga kali lipat kapasitas normal.

Penulis: Firman Suryaman | Editor: Giri
Tribun Jabar/Isep Heri Herdiansah
Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Tasikmalaya 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Suryaman

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Kepala Lapas Klas II B Tasikmalaya, Suladi, menyebut lapas dihuni narapidana (napi) hampir tiga kali lipat kapasitas normal. Namun itu tertolong masih mendingan.

Sebelum ada program asimilasi terkait antisipasi penularan Covid-19, jumlah napi di Lapas Klas II B Tasikmalaya mencapai lima kali lipat kapasitas normal.

"Saat ini tergolong mendingan walau sudah jauh melebihi kapasitas normalnya," kata Suladi seusai menerima kunjungan anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya untuk melihat dari dekat kondisi lapas, Senin (15/6/2020).

Suladi mengungkapkan, jumlah napi dan tahanan sebelum ada program asimilasi dalam rangka antisipasi penularan Covid-19 hampir 500 orang.

Setelah ada program asimilasi, napi yang masih menjalani masa hukuman sebanyak 303 orang. Kapasitas normal hanya 88 orang.

"Bisa dibayangkan bagaimana berdesak-desakannya napi di ruang tahanan saat sebelum ada program asimilasi. Saat ini saja sudah terlibat padat," kata Suladi.

Sempat Turun Saat PSBB, Pendapatan Samsat Majalengka Berangsur Naik Jelang AKB

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dayat Hidayat, menilai kondisi Lapas Klas II B Tasikmalaya memprihatinkan dan harus direlokasi ke suatu tempat yang lebih luas.

"Di sini sudah sempit. Napi berdesak-desakan. Sementara fasilitas atau ruang untuk pembinaan pun minim karena sempitnya lahan. Jika melihat kondisi seperti ini harus direlokasi," kata Dayat.

Jenazah PDP Tak Dikafani dan Dipakaikan Popok Viral, Ini Penjelasan Pihak Rumah Sakit

Pihaknya akan mendorong Pemkot Tasikmalaya ikut memikirkan keadaan lapas tersebut. "Satu-satunya jalan adalah relokasi. Pemkot menyediakan lahan, sedangkan pemerintah pusat membangun infrastrukturnya," ujar Dayat. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved