Bansos Covid-19 Pemprov Jabar Hanya Sampai Bulan Juli 2020, Berharap Ekonomi Bangkit Lagi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menganggarkan pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Barat sampai Juli 2020.

Hal tersebut sesuai perkiraan sebelumnya bahwa Covid-19 di Jabar akan melandai, bahkan sampai berakhir pada Juni 2020.

"Memang pada awalnya Pemprov Jabar mengalokasikan dana bantuan sampai dengan Juli, terkait dengan dana tanggap darurat," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad, di Gedung Sate, Kamis (11/6/2020).

Daud mengatakan hal ini juga terkait dengan Jawa Barat yang sudah memasuki masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB. Kedua hal ini, ujarnya, merupakan upaya untuk membangkitkan kembali keberlangsungan ekonomi masyarakat.

"Semua dikaitkan dengan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, dalam rangka mempercepat penanggulangan Covid-19. Anggaran seandainya tidak selesai sampai bulan Juli, mudah-mudahan ekonomi semakin hidup. Bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka memang sampai bulan Juli," katanya.

• Dede Yusuf Gandeng Mantan Pemain Persib Bandung untuk Berbagi Tips Olahraga di Saat Pandemi

Tapi dengan PSBB proporsional dan AKB, katanya, ekonomi pun terbukti mulai bangkit. Masyarakat sudah mulai bisa untuk memulai kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp 16,2 triliun lebih untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi pandemik COVID-19. Sebanyak Rp 3,2 triliun untuk bantuan pangan, sisanya dalam bentuk padat karya dari berbagai proyek investasi di Jabar senilai Rp 13 triliun.

“Kami sudah memutuskan bersama DPRD Jabar, total anggaran untuk penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat ini adalah kurang lebih sekitar Rp 16,2 triliun,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/4).

Kang Emil menjelaskan, bantuan pangan dan tunai Rp 3,2 triliun dapat membantu 15 persen masyarakat ekonomi terbawah, di luar 25 persen yang telah ditanggung Pemerintah Pusat seperti program Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan.

Sehingga gabungan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jabar dapat menjangkau 40 persen warga miskin baru. Belum lagi ditambah anggaran dari pemerintah kabupaten/pemerintah kota, maka warga miskin yang akan terbantu bisa di atas 40 persen.

Khusus untuk bantuan pangan dan tunai, telah ditetapkan jumlah per kepala keluarga Rp 500 ribu. Menurut Kang Emil, bantuan pangan Rp 500 ribu itu sepertiganya diberikan dalam bentuk tunai dan duapertiganya dalam bentuk sembako. Untuk menstimulus multiplier effect, Pemda Provinsi Jabar dibantu Perum Bulog akan membeli sembako dari para pedagang pasar tradisional.

Kemudian dalam penyaluran bantuan akan melibatkan PT Pos Indonesia dan ojek dari berbagai vendor. Para sopir ojek itu diberikan insentif khusus dari pemerintah, di luar kredit atau bonus yang mereka dapat dari aplikator.

• GO Publik? Nella Kharisma & Dory Harsa Mesra di Video Klip Kini Saling Ucapkan I Love U Berhadapan

Proses pemberian bantuan pangan, kata Kang Emil, akan diberikan dalam dua gelombang. Gelombang pertama bantuan akan diberikan kepada mereka yang sudah terdata. Sementara gelombang kedua akan diberikan kepada mereka yang terlewat saat pendataan.

“Jadi, kami menyisihkan 20 persen bantuan dari yang sekarang ada untuk meng-cover mereka-mereka yang merasa perlu dibantu tapi tidak terdata,” jelasnya.