KABAR GEMBIRA: Iuran SPP atau IBPD SMA, SMK dan SLB di Jabar Gratis 6 Bulan, Mulai Juli 2020

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kabar gembira bagi para orangtua siswa SMA, SMK, dan SLB negeri yang selama ini setiap bulannya harus membayar iuran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) atau sekarang disebut Iuran Bulanan Peserta Didik ( IBPD) , mulai Juli akan tidak ada lagi, alias gratis.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggratiskan SPP atau IBPD untuk SMA, SMK, dan SLB negeri yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar, selama enam bulan, mulai Juli 2020.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, mengatakan program menggratiskan SPP atau IBPD untuk SMA, SMK, dan SLB negeri yang sudah direncanakan tahun lalu melalui APBD 2020 ini tidak termasuk ke dalam anggaran yang dialihkan untuk kegiatan percepatan penanggulangan Covid-19.

• Update Covid-19 di Pangandaran, ODP Bertambah 1 Orang, Pasien Positif yang Dirawat Tinggal Empat

• Berada di Pelosok, Curug Cibubuay di Simpenan Kabupaten Sukabumi Dipenuhi Pengunjung Meski Ditutup

• Memasuki Fase AKB di Kota Tasikmalaya, Musim Nikah Mulai Bersemi Kembali

Dengan demikian, rencana penggratisan iuran bulanan ini akan tetap terlaksana.

"Insya Allah, akan tetap kami usahakan," kata Dewi Sartika melalui ponsel, Minggu (7/6/2020).

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya.

Ia mengatakan anggaran untuk penggratisan iuran bulanan tersebut akan direalisasikan di awal tahun ajaran ini karena tidak termasuk dalam anggaran yang dialihfokuskan untuk penanganan Covid-19, seperti sejumlah anggaran lainnnya.

"Itu sudah menjadi keputusan di APBD 2020, untuk SMA, SMK, SLB negeri yang ada di wilayah kewenangan Pemprov Jabar. Dan ini anggarannya tidak diganggu, tidak dialihkan, tidak dipotong untuk program realokasi Covid-19 dan sebagainya. Karena ini program prioritas Gubernur dan dewan mendukung itu," katanya.

Abdul Hadi mengatakan penganggaran tersebut baru untuk enam bulan atau satu semester tahun ini berhubung penganggarannya disesuaikan dengan tahun anggaran APBD 2020.

"Itu ada iuran pendidikan bulanan yang digratiskan selama enam bulan. Waktunya mulai Juli sampai Desember 2020. Anggaran APBD termin waktunya kan Januari sampai Desember, berarti karena ini tahun ajaran mulainya Juli ya berarti kita baru mulai Juli," katanya.

Abdul Hadi mengatakan akan terus memantau perkembangan dan kondisi keuangan pemerintah untuk merencanakan penggratisan iuran serupa untuk tahun depan.

Jika memungkinkan, hal serupa akan ditetapkan dalam APBD 2021.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika mengatakan penggratisan iuran bulanan untuk para pelajar di 835 SMA/SMK/SLB negeri merupakan terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan belajar masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Jawa Barat yang menjadi tolok ukur aksesibilitas pendidikan masih berada di angka 83,81 persen pada 2018. Artinya, masih ada anak di Jawa Barat belum mendapatkan akses pendidikan.

“Ada 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar. Dan pada Tahun Ajaran (TA) 2020, bebas iuran bulanan. Anggaran untuk setiap siswa per tahunnya berada di kisaran Rp 1,4 juta sampai Rp 1,9 juta, yang akan dilaksanakan pada Juli 2020,” kata Dewi.

Selain program tersebut, Dewi mengatakan Provinsi Jawa Barat memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA).

Menurut Dewi, BPMU sudah berjalan untuk meringankan biaya operasional sekolah swasta dan MA.

“Jumlah siswa SMA/SMK/SLB swasta yang mendapat bantuan 1.076.298 siswa. Sedangkan, siswa MA berjumlah 226.069 orang. Besaran dana bantuan setiap siswa per tahunnya pada 2020 adalah Rp 550 ribu. Besaran itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 500 ribu per siswa per tahun,” ucapnya.

Sebelum dua program itu disetujui DPRD Jabar, Rabu (27/11/2019), kata Dewi, Disdik Jabar pun menjamin akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, tetapi bersekolah di SMA/SMK swasta. Disdik Jabar memberikan bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun bagi setiap siswa.

“Instruksi Pak Gubernur, kami harus memastikan siswa-siswi yang mendaftar lewat PPDB berasal dari KETM, jika tidak keterima di SMA Negeri, dipastikan bersekolah di swasta,” kata Dewi.

Dewi memastikan bahwa sederet program tersebut yang berkaitan dengan bantuan biaya sekolah, tidak mengganggu pembangunan pendidikan di kegiatan-kegiatan lainnya.

“Sebelumnya, kami melakukan efisiensi anggaran. Setelah itu, kami mulai mematangkan rencana gratis iuran bulanan. Dan setelah lima tahun, akhirnya program tersebut terealisasi. Tentu ini kabar baik untuk orang tua dan semua siswa di Jabar,” ucapnya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun memastikan bahwa program Gratis Iuran Bulanan sudah disetujui oleh DPRD Jabar. Menurut gubernur yabg akrab disapa Emil ini, pihaknya lebih dulu memangkas dana hibah dan anggaran perjalanan dinas ASN guna merealisasikan program tersebut.

“RAPBD sudah diketok palu, tinggal dievalusasi oleh Kemendagri. Salah satu highlight terbesar, bisa dimulainya SPP kalau istilah dulu, sekarang namanya iuran bulanan peserta didik (IBPD) untuk SMA dan SMK negeri," kata Emil November lalu.

Untuk mendapat angka tersebut, katanya, pihaknya bekerja keras mengefisiensikan berbagai anggaran lainnya. Dengan demikian, sedikit demi sedikit, angka Rp 1,4 triliun tersebut terkumpul untuk penggratisan iuran bulanan.

"Ya semuanya yang paling besar itu mengencangkan ikat pinggang di hibah bansos. Tapi saya posting kan SPJ perjalanan dinas sampai Rp 150 miliar itu kita kurangi untuk PNS supaya keberpihakan untuk pelayanan dasar ini hadir di Jabar," katanya.

Emil menyatakan efisiensi anggaran perlu dilakukan karena program Gratis Iuran Bulanan memerlukan anggaran sekira Rp 1,4 triliun.

"Anggarannya kan besar kecilnya relatif. Ini kan hasil menghemat dana hibah bansos, dulu hibah bansos banyak sekali sekarang kita cukupkan efisienkan secukupnya,” ucapnya.

Emil mengatkan iuran bulanan peserta didik untuk sekolah setingkat SMA di Jabar ini akan dibebaskan atau digratiskan mulai tahun ajaran 2020-2021.

Menurut Emil, bantuan untuk siswa ini tidak hanya berlaku untuk SMA/SMK negeri, namun juga berlaku untuk siswa yang tidak lolos PPDB, untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta.

“Untuk siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB, ada bantuan juga di sekolah swasta. Untuk MA bantuannya sama, tapi disalurkan lewat Kemenag,” katanya.

Rencananya kebijakan iuran gratis ini akan mulai direalisasikan pada tahun ajaran baru pada Juli 2020.

Kebijakan ini bisa direalisasikan seusai pihaknya melakukan penghematan sejumlah pos anggaran seperti bansos dan hibah hingga perjalanan dinas.

Menurutnya, efisiensi paling besar dilakukan di mata anggaran hibah dan bansos. Sementara dari perjalanan dinas didapat efisiensi sebesar Rp 150 miliar lebih.

• VIDEO Meski Sudah Dibuka, Pengunjung Pantai Pangandaran Masih Sepi