PSBB di Jabar Diperpanjang

PSBB Bodebek Akan Diperpanjang Sampai Bulan Depan, Dilaksanakan Secara Proporsional

Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memperpanjang PSBB di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) sampai 2 Juli 2020

istimewa
ILUSTRASI: PSBB Bodebek Akan Diperpanjang Sampai Bulan Depan, Dilaksanakan Secara Proporsional 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi ( Bodebek) sampai 2 Juli 2020.

PSBB kali ini dilakukan secara proporsional di kawasan tersebut, sama dengan kawasan lainnya di Jabar yang masih menjalankan PSBB proporsional.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, mengatakan kebijakan yang segera diumumkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut bersifat mirroring atau mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta, berhubung kawasan Bodebek satu cluster penyebaran Covid-19 dengan DKI Jakarta.

PSBB di Jakarta Tanpa Batasan Tanggal, Masuki Fase Transisi

PSBB di Jakarta Diperpanjang, Keluar Masuk DKI Diperketat

BREAKING NEWS: Jakarta Perpanjang PSBB, Bulan Juni sebagai Masa Transisi

"PSBB di wilayah Bodebek sama halnya dengan DKI Jakarta, ini berakhir hari ini. Insya Allah Bapak Gubernur ini akan menetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan PSBB ini, baik untuk wilayah Bodebek, maupun untuk wilayah lainnya," kata Eni di Gedung Sate, Kamis (4/6/2020).

Walaupun pemberlakuan PSBB di Bodebek mengikuti DKI Jakarta, katanya, istilahnya tidak mengikuti PSBB DKI Jakarta yang menerapkan PSBB Transisional. Di Bodebek, katanya, diberlakukan PSBB Proporsional.

"Beda-beda dikit tapi itu ada mirroring. Mungkin pertanyaannya kenapa beda ya, karena memang di DKI sistem penyelenggaraan pemerintahannya beda dengan Jawa Barat. Bagaimana diketahui di Jawa Barat ini kita memiliki kabupaten kota yang juga sama memiliki otonomi, sehingga berbeda dengan DKI," katanya.

Kalau di DKI Jakarta, ujarnya, apapun yang diputuskan oleh Gubernur sudah otomatis diikuti oleh seluruh jajarannya tanpa harus membuat produk hukum baru.

Kalau di Jawa Barat, Gubernur menetapkan produk hukum berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19, otomatis kabupaten kota juga membuat produk hukum sesuai dengan situasi kondisi setempat.

"Yang kami tetapkan nanti Insya Allah dengan keputusan Gubernur ini adalah pemberlakuan PSBB secara proporsional, untuk dua kali masa inkubasi terpanjang. Satu kali masa inkubasi terpanjang itu 14 hari, Jadi 2 kali 14 hari itu 28 hari, ini kurang lebih sama dengan DKI, karena DKI Ini masa transisionalnya adalah 30 hari," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved