Akses Netflix, Spotify, Hingga Zoom Bakal Dibatasi Jika Tak Bayar Pajak

pengguna aplikasi streaming baik musik maupun film seperti Netflix, Spotify, Amazon, hingga penyedia jasa video conference Zoom bakal dikenai pajak pe

softpedia.com
Download lagu MP3 via Spotify. 

TRIBUNJABAR.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menarik pajak produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri.

Aturan mengenai hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Per 1 Juli 2020, pengguna aplikasi streaming baik musik maupun film seperti Netflix, Spotify, Amazon, hingga penyedia jasa video conference Zoom bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk oleh pemerintah tidak mematuhi aturan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN maka akan dikenai sanksi pembatasan akses.

Namun demikian, pihaknya masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hal itu. “Sanksinya nanti ada satu PMK lagi, ada di Perppu sebetulnya, kalau di Perppu dikatakan kalau PMSE tidak mematuhi aturan akan ada sanksi pembatasan akses,” kata Suryo dalam video conference, Senin (18/5).

Suryo menambahkan, pemberlakuan aturan penarikan PPN pada 1 Juli lantaran memberi waktu kepada PMSE. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga masih dalam proses untuk menyesuaikan sistem.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan kesetaraan (level playing field) bagi semua pelaku usaha, utamanya, antara pelaku di dalam ataupun luar negeri, dan antara usaha konvensional ataupun digital.

Pengenaan pajak juga mampu meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak Covid-19.

“Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital seperti langganan streaming musik, film, aplikasi, dan game digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama dengan yang telah dikenai PPN,” kata Hestu.

Ia mengatakan, pengenaan pajak pelaku usaha PMSE akan ditunjuk oleh Sri Mulyani melalui DJP sebagai pemungut PPN. Pelaku usaha PMSE yang ditarik pajaknya memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah trafik tertentu dalam waktu 12 bulan. (kompas.com/mutia fauzia)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Bakal Batasi Akses Netflix Dkk Jik Tak Bayar PPN"

Editor: Darajat Arianto
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved