Pemerintah Longgarkan PSBB, MUI Bingung hingga Minta Pertanggung Jawaban Pemerintah Secara Ilmiah
Heboh Kabar Pelonggaran PSBB, Sekjen MUI Angkat Bicara Hingga Minta Pertanggung Jawaban Pemerintah: Pertanggung Jawabkan Secara Ilmiah!
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID - Belum selesai virus corona diperangi, masyarakat kembali dibuat heboh dengan kebijakan pemerintah yang kabarnya akan melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Bahkan pemerintah sudah membuat kajian terkait dengan pembukaan mal dan sekolah yang kabarnya akan dioperasikan kembali pada bulan Juni mendatang.
Kabarnya mal dan sekolah apabila benar-benar dibuka kembali pada bulan Juni nanti akan ada peraturan khusus.
• Hukum Itikaf 10 Hari Terakhir Puasa Ramadhan untuk Perempuan, Ini Penjelasan Kata Ustaz Adi Hidayat
Masyarakat bisa pergi ke mal asalkan tetap melaksanakan jaga jarak dan protokol kesahatan yang berlaku.
Terkait dengan adanya wacana pelonggaran PSBB akhirnya sekjen MUI angkat bicara dan ikut merespons.
MUI meminta agar pemerintah melakukan pertimbangan secara ilmiah terhadap wacana pelonggaran PSBB.
Karena keputusan pelonggaran PSBB akan sangat berpengaruh pada sikap MUI dalam mengerluarkan sikap di situasi saat ini.
Pelonggaran PSBB juga akan berdampak bagi MUI jika ingin mengeluarkan fatwa terkait diperbolehkannya atau tidak beribadah di luar rumah.
MUI pun meminta agar pemerintah memperhitungkan kelonggaran PSBB tersebut secara baik dan benar-benar matang.
• PSBB di Indramayu, Plt Bupati Klaim Baru Berhasil 60 Persen, Ini Alasannya
"Saya menghimbau kepada pemerintah agar pelonggaran PSBB ini betul-betul dipertimbangkan, diperhitungkan secara baik, dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah," ucap Anwar Abbas Sekjen MUI melansir dalam video di akun Youtube KompasTv.
Anwar pun mengatakan, apabila pelonggaran PSBB tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah hal tersebut justru akan membahayakan.
"Dan kalau misalkan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka menurut saya melonggarkan PSBB ini adalah salah satu tindakan yang sangat berbahaya," tambahnya.
Ketegasan dari pihak pemerintah saat ini sangat diperlukan menurut Anwar dalam menghadapi situasi yang ada.
"Ketegasan sikap yang objektif yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah oleh pemerintah benar-benar sangat diperlukan oleh umat karena itu akan menjadi dasar bagi MUI dalam mengimplementasikan fatwanya," tutupnya.
