Jabatannya Rektor, Musni Umar Terima Sembako Bansos dari Pemerintah Jokowi, Kok Tidak Dikembalikan?

TRIBUNJABAR.ID - Sembako bantuan sosial (bansos) dari pemerintah Jokowi salah sasaran.

Prof Dr Musni Umar, rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), mengaku menerima sembako bansos dari presiden Jokowi.

Sembako dengan tas logo pemeritah Indonesia dan sejumlah tips sehat di tengah wabah virus corona itu tidak dikembalikan ke pemerintah.

Malah Musni Umar menyarankan kalau menerima sembako bansos tidak perlu dikembalikan, tetap diterima saja.

Lalu dikemanakan sembako yang diterima Musni Umar, rektor UIC Jakarta?

Dalam unggahan di Twitternya, Musni Umar menceritakan sembako bansos dari Jokowi diterima, lalu diberikan kepada orang lain.

Orang yang menerima sembako bansos itu adalah Ketua Bem Universitas Ibnu Chaldun, Jalil Loilaltu.

• Bintang Tsuraya Penanda Wabah Usai Sudah Muncul, Benarkah Itu Bintang Tsuraya? Ini Penjelasannya

"Pagi ini sy mnrm Bansos dari Presiden RI. Karena sy merasa ada yg lebih memerlukan bansos, saya kemudian serahkan bansos tsb kpd Jalil Loilatu, Ketua BEM Universitas Ibnu Chaldun. Saya sarankan kalau ada Bansos terima, kalau merasa tdk berhak berikan yg lebih perlu," ujar Musni Umar di akun twitternya.

Dia menyertakan foro sembako yang diterimanya.

Sebagai informasi, pemerintah membagikan paket sembako atau bantuan sosial kepada orang-orang yang terdampak wabah virus corona.

Tujuannya agar ddapat dipergunakan menyambuh hidup selama program PSBB atau kebijakan diam di rumah.

Bukti Data Bansos Amburadul

Pendataan penerima program bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman di masa pandemi Virus Corona mendapat protes dari banyak pihak.

Sebab banyak data yang tidak sesuai dengan fakta alias amburadul.

Banyak data penerima yang sebenarnya tidak berhak menerima, atau ada nama dalam daftar yang ternyata sudah meninggal dunia.

• Gunakan Data Tahun 2009, Bupati Bogor Minta Maaf Bantuan Belum Disalurkan

Maka, wajar jika banyak yang protes, khususnya para kepala desa yang menyayangkan keputusan pemerintah pusat menggunakan data lama, bukan dari pendataan terbaru.

Akibatnya, bantuan itu banyak salah sasaran.

Melalui akun twitternya, ia membuktikan langsung pendataan penerima bansos yang tidak tepat sasaran.

Ia memosting bantuan sosial bertuliskan dari Presiden RI.

• Nasib Suami Istri di Cimahi, Penghasilan Terdampak PSBB, Motor Dicuri, Bantuan Pemerintah Belum Ada

Musni Umar tetap menerima bantuan tersebut, namun ia salurkan kembali sebagai donasi melalui mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun tempatnya memimpin.

"Pagi ini saya menerima Bansos dari Presiden RI. Karena sy merasa ada yg lebih memerlukan bansos, saya kemudian serahkan bansos tsb kpd Jalil Loilatu, Ketua BEM Universitas Ibnu Chaldun," cuit Musni Umar di akun Twitternya, Kamis (30/4/2020).

"Saya sarankan kalau ada Bansos terima, kalau merasa tdk berhak berikan yg lebih perlu," imbuhnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat memang amburadul.

Maka tidak heran apabila banyak kepala desa memprotesnya.

"Data kita amburadul berantakan. Itulah yg dikeluhkan banyak kepala desa n pelaksana di bawah. Urus data begini saja belepotan. Duh, ironi negara maju," ungkapnya.

Curahan kades di Subang

Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalan Cagak di Kabupaten Subang, memberikan penjelasan dan penegasan soal videonya yang viral sejak Senin (27/4/2020) lalu.

Video tersebut berisi keluh-kesahnya mengenai carut-marut data penerima bantuan sosial yang dinilainya membingungkan petugas di lapangan.

"Pada kesempatan kali ini, saya akan mengklarifikasi pernyataan saya yang viral pada hari Senin tanggal 27 April 2020 terkait dengan bantuan yang bersumber dari Provinsi Jawa Barat," ujar Indra dalam rekaman video konferensi pers yang beredar, Rabu (29/4/2020), dikutip dari Warta Kota.

Indra meminta maaf lantaran video tersebut menimbulkan perdebatan di ranah publik.Tetapi, ia menegaskan, apa yang dia lakukan semata-mata untuk kepentingan warganya.

"Saya selaku kepala desa menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena apa yang saya lakukan semata-mata untuk kepentingan warga kami khususnya, umumnya untuk seluruh warga Kabupaten Subang."

"Bahwa saya hanya menyampaikan keluh kesah para kepala desa, yang intinya, kami memohon, dalam membuat suatu kebijakan agar lebih matang, terstruktur dan sesuai," ungkapnya.

• 62.848 Pekerja Dirumahkan, Ridwan Kamil Usul Pelatihan Online di Kartu Prakerja jadi Bantuan Tunai

Sebelumnya, Indra Zainal Alim, memprotes cara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mendata warga yang akan mendapat santunan Bansos terkait Virus Corona.

Dia protes lantaran proses pendataan yang dilakukan pihaknya menjadi sia-sia.

Sebab, ada instruksi penerima bansos berdasarkan data dari Pemerintah Pusat.

Sementara warga yang sudah didata oleh pihak desa tak masuk ke dalam data pemerintah pusat, kemudian menagih janji pembagian bansos ke Kepala Desa.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Indra merasa perangkat desa seperti diadu-domba dengan warga.

Hal inilah yang membuat Indra dan jajarannya membuat video protes ke Jokowi, Mendes hingga Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat

Indra tak tampil sendirian saat menyampaikan kritikan, dalam video yang viral itu, tampak Indra didampingi Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT

Berikut pernyataan Indra Zainal Alim sebelumnya:

Saya Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalancagak, Kabupaten Subang, kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Desa, terutama Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, tolong ketika bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat luas, khususnya yang berhubungan warga desa, apalagi terkait bantuan, tolong sebaiknya bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang.

Jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa akan mendapatkan bantuan. Warga kami sudah tenang pak sebenarnya sebelum ada statement-statement dari bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan. Karena warga kami sudah biasa hidup dengan kesusahan.

Dengan statement-statement bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh. Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa. Bukan saya saja sebagai Kepala Desa Jalancagak.

Tapi saya yakin seluruh Kebupaten Subang. Termasuk Bapak Bupati Kabupaten Subang pun kebingungan dalam hal kebijakan ini. Dalam setiap hari berubah-ubah! Dari keputusan Menteri kemudian keputusan Dirjen. Mana hirarki perundang-undangan kita digunakan. Jangan dijadikan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak-bapak.

Tolong sekali lagi, pak. Kami sebagai kepala desa seolah-olah diadu domba oleh kebijakan bapak dengan warga kami sendiri. Sekarang Kadinsos Kabupaten Subang pun seolah-olah cuci tangan. Bahwa data yang diambil oleh RT RW itu tidak berguna seolah-olah, hanya dari DTKS yang boleh diambil untuk mendapatkan bantuan. Ini menjadi simpang siur kembali.

Jadi sekali lagi, khususnya Bapak Gubernur yang saya hormati Pak Ridwan Kamil, kami masyarakat khususnya Desa Jalancagak sebelum bapak menggembar-gemborkan akan ada bantuan, kami merasa tenang dan kami fokus terhadap pencegahan Covid-19.

Tapi ketika bapak statement kebijakan tentang bantuan ini, kami seolah-olah warga semua tidak tenang dan menunggu bantuan yang tidak pasti. Ini Pak Kadus kami, Pak RW kami, dan ini RT kami yang sudah mendata dari bawah sekarang seolah-olah enggak ada guna.

Siapa yang akan diserang oleh warga kami? Pasti ini RT, RW dan pada Kadus kemudian kami yang paling terakhir yang ada di pemerintahan desa. Sekali lagi, saya Kepala Desa Jalancagak merasa prihatin dengan kebijakan-kebijakan yang Bapak keluarkan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.