Ketua RT di Desa Dadap Indramayu Curhat Sering Diomeli Warga karena Bansos yang Tidak Tepat Sasaran
Endi mengaku sering diomeli, dimarahi, dan lain sebagainya hanya karena bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Sejumlah Ketua RT di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu tidak ingin mengambil risiko dengan menerima bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat jika penerimanya masih belum jelas.
Hal tersebut disampaikan Endi Ketua RT 2 RW 4 Desa Dadap kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di kediamannya, Rabu (29/4/2020).
Endi mengaku sempat trauma dengan bantuan dari pemerintah sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya.
"Banyak masyarakat yang istilahnya punya gelang besar, antingnya besar tapi malah dapat bantuan, sedangkan warga jompo yang tinggal sebatangkara tidak dapat," ujar dia.
Padahal disebutkan Endi, dirinya sudah sering memperbaharui data penerima layak di wilayahnya.
• Pemprov Jabar Salurkan 23.700 Paket Bantuan, 1.659 Dikembalikan, Ini Alasannya
Hanya saja, data yang keluar untuk mendapat bantuan selalu sama dengan data lama atau seperti tidak ada yang berubah.
"Namanya juga kehidupan kan siapa tau yang dulunya miskin sekarang jadi kaya, inginnya yang sudah kaya tidak usah lagi dapat bantuan," ujarnya.
Imbasnya, masyarakat menilai pemerintah desa berlaku tidak adil dalam menentukan penerima bantuan yang berujung pada polemik di masyarakat karena adanya kecemburuan sosial.
• Pikap Tabrak Mobil Boks yang Mogok di Tol Cipularang, Pengemudi Luka Berat
Hal ini yang membuatnya kerap menjadi sasaran warga.
Endi mengaku sering diomeli, dimarahi, dan lain sebagainya hanya karena bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
"Kita yang di lapangan selalu dipencok istilahnya, dimarahi, selalu diomelin oleh masyarakat yang merasa tidak adil," ujar dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kuwu Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi memutuskan untuk menolak sementara bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Alasannya karena jumlah kuota yang didapat sangat sedikit, yakni hanya 54 Kepala Keluarga.
• RSPI Sulianti Saroso Kini Rawat 23 Pasien, 15 Pasien Positif Covid-29 dan 8 PDP
"Dari jumlah 54 KK itu pun namanya belun dibuka oleh PT Pos hingga hari ini siapa-siapanya. Ketidak transparan ini juga yang membuat kami kesulitan," ujar dia.
"Dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah baru, bisa saja berbenturan atau bertumpang tindih dengan bantuan-bantuan yang lain," lanjut Asyriqin Syarif Wahadi.
• Hari Ini Lima Orang Tanpa Gejala di Sukabumi Positif Covid-19, Total Sudah 38
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/endi-ketua-rt-2-rw-4-desa-dadap-kecamatan-juntinyuat-kabupaten-indramayu-rabu-2942020.jpg)