Tanggapan Staf Presiden Soal Mudik dan Pulang Kampung yang Dinilai Beda oleh Jokowi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, semua orang bebas mengomentari ucapan Presiden Joko Widodo yang membedakan makna mudik dan pulang kampung.

Hal itu disampaikan Donny menanggapi ramainya warganet yang mengomentari pernyataan Jokowi dalam wawancara khusus di Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).

"Tak masalah, semua orang bebas berkomentar tentang apa saja termasuk ucapan presiden tidak ada masalah," kata Donny dikutip Tribunjabar.id dari Kompas.com, Jumat (24/4/2020).

• JANGAN LUPA! Ini Bacaan Niat Puasa Ramadhan, Lengkap dengan Latin dan Artinya, Berikut Keutamaannya

Baca juga: Perantau Disebut Mudik Sebelum Dilarang Pemerintah, Jokowi: Itu Pulang Kampung "Tapi kita harus mendudukkan statement Presiden pada tempatnya, itu saja," lanjut dia.

Donny mengatakan, Presiden membedakan makna mudik dan pulang kampung karena ada konteks yang berbeda.

Menurut dia, pulang kampung, sebagaimana yang disampaikan Presiden, berarti pulang ke kampung halaman tanpa harus di saat Lebaran.

Karenanya, Presiden menggunakan istilah pulang kampung bagi mereka yang pulang ke kampung halaman lantaran tak lagi memiliki pekerjaan di kota perantauan.

• Hari Pertama Puasa, Brimob Polda Jabar Bergerak Bagikan Paket Nasi Gratis untuk Warga

Adapun mudik diperuntukkan bagi mereka yang kembali ke kampung halaman dengan tujuan bersilaturahim dengan orang tua dan sanak saudara.

"Orang setiap tahun bisa pulang kampung dari Januari sampai Desember dengan alasan beragam. Tapi yang paling penting adalah sekarang Presiden sudah menetapkan larangan mudik," ujar Doni.

"Jadi mau alasannya Lebaran, lain-lain, tidak dipermasalahkan lagi. Jadi semuanya sekarang tidak boleh ada yang lakukan perjalanan dari ibu kota atau kota besar ke daerah asalnya masing-masing," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa mudik berbeda dari pulang kampung.

Hal itu disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan mengapa pemerintah tak melarang masyarakat mudik sejak penetapan tanggap darurat Covid-19 sehingga mata rantai penularan ke daerah bisa terputus sejak awal.

"Kalau itu bukan mudik. Itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung, jadi mereka pulang," kata Jokowi menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam program "Mata Najwa" yang tayang pada Rabu (22/4/2020).

"Ya kalau mudik itu di hari Lebaran-nya. Beda. Untuk merayakan Idul Fitri. Kalau yang namanya pulang kampung itu yang bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung," ujar dia.

• HEBOH Kim Jong Un Disebut Kritis, Bila Meninggal Ini Deretan Kandidat Penggantinya

Komentar Sosiolog

Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang membedakan istilah mudik dengan pulang kampung.

Menurut Imam, Presiden Jokowi melalui pernyataannya itu terlihat ingin membedakan antara dua konsep.

"Konsep pulang kampung sebab bukan karena Lebaran atau itu return migration biasa. Tetapi, jika sebab ingin kumpul-kumpul di Hari Raya Idul Fitri dengan keluarga itu return migration sebab Lebaran dan disebut mudik," ujar Imam saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (23/4/2020).

Kemungkinan kedua, lanjut Imam, yang ingin disasar oleh Presiden Jokowi adalah masyarakat yang punya pilihan untuk tidak mudik tetapi tetap ingin ke kampung karena ingin bertemu keluarga.

Sementara itu, kata Imam, ada juga masyarakat yang harus pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan di kota dan tidak bisa menanggung biaya hidup di kota.

"Mereka ini ingin kembali ke kampung karena ketika di desa mungkin bisa hidup menumpang mertua atau orangtua. Sehingga memang harus pulang ke kampung," kata dia.

Namun demikian, Imam menekankan bahwa baik mereka yang punya pilihan untuk tidak mudik, maupun mereka yang ingin kembali ke kampung halaman sama-sama punya risiko menularkan Covid-19.

"Ya sama dampaknya kalau soal Covid-19. Tetapi punya konsekuensi yang berbeda, " lanjut dia.

Imam juga mengkhawatirkan ada potensi gesekan antara masyarakat dengan aparat keamanan saat perbedaan istilah ini diterapkan di lapangan.

Utamanya, saat masyarakat yang ingin mudik diperiksa di check point dan diminta untuk kembali ke Ibu Kota, kemudian mengungkapkan sejumlah argumen.

Sehingga Imam pun menyarankan semuanya dilarang ke kampung. Terlebih jika tujuan kebijakan pemerintah adalah untuk mencegah persebaran Covid-19 supaya tidak semakin meluas.

"Apapun alasannya dilarang. Tetapi untuk masyarakat yang tidak punya pilihan, harus diberi solusi oleh pemerintah. Perlu dipikirkan seperti apa support pemerintah selama mereka berada di Ibu Kota," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana: Publik Bebas Komentari Ucapan Presiden soal Mudik dan Pulang Kampung, tapi..."  dan "Jokowi Bedakan Mudik dan Pulang Kampung, Ini Tanggapan Sosiolog"