KSPI Jabar Minta Pemerintah Liburkan Buruh, Buruh Juga Manusia Takut Kena Virus Corona

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto

KSPI Jabar Minta Pemerintah Liburkan Buruh, Buruh Juga Manusia Takut Kena Virus Corona
Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
ilustrasi demo buruh 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto mendesak pemerintah meliburkan pekerja dan buruh di tengah penyebaran virus corona Covid-19 yang semakin meluas.

"Data yang dirilis oleh pemerintah, 790 orang dinyatakan positif dan 58 orang meninggal dunia, angka positif setiap hari bertambah, ini membuat buruh semakin ketakutan karena posisi pekerja atau buruh, khususnya di pabrik-pabrik masih bekerja," katanya melalui ponsel, Kamis (26/3/2020).

Di sisi lain, katanya, pemerintah melarang adanya perkumpulan atau kerumunan orang-orang, serta mengharuskan social distancing atau penjagaan jarak dan menyuruh bekerja di rumah atau work from home.

"Tapi di sisi lain pemerintah membiarkan jutaan buruh sampai hari ini bekerja di pabrik dengan wabah virus corona yang begitu cepat penyebarannya. Di saat semua pihak termasuk pemerintah menyuruh di rumah aja, bekerja dirumah saja, tapi di sisi lain pemerintah mengabaikan nasib jutaan bahkan puluhan juta buruh yang sampai saat ini masih bekerja tidak diliburkan perusahaan," ujarnya.

Pantau Pemain Persib Bandung Lewat Video Call, Robert Alberts Minta Kepastian dari PSSI

Roy mengatakan pihaknya sebagai keluarga besar KSPSI Jawa Barat mendesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan untuk meliburkan buruh sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi.

"Jangan buruh jadi korban karena investasi. Pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk buruh yang masih bekerja tidak diliburkan atau dirumahkan. Karena kalau ada satu buruh yang terpapar virus corona maka semua buruh yang di pabrik itu akan terkena karena di pabrik tidak bisa social distancing," katanya.

Perlu diperhatikan selama pekerja atau buruh diliburkan atau dirumahkan, kata Roy, perusahaan wajib membayar upah secara penuh 100 persen sesuai surat edaran Menakertrans RI nomor 5 Tahun 1998. Jangan sampai, ujarnya, buruh mengambil sikap turun ke jalan karna suaranya tidak didengar pemerintah.

EKSKLUSIF- Rumah Sakit di Bandung Mulai Pakai Masker Bekas, Stok APD Menipis dan Minta Donasi

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved