Destinasi Wisata di Jabar Tutup Sementara, Pemprov Lakukan Ini bagi Pengusaha Wisata Resto & Hotel

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah destinasi wisata di berbagai daerah di Jawa Barat diputuskan untuk ditutup sementara sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona Covid-19.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsk Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan kebijakan ini harus dihargai dan diterima, termasuk oleh masyarakat dengan demi membatasi kerumunan massa.

Dedi mengatakan penutupan tempat wisata di Jabar ini merupakan dukungan para pelaku usaha di sektor pariwisata kepada pemerintah yang sedang menanggulangi wabah virus corona.

• 60 Destinasi Wisata Ditutup, Disporaparbud Purwakarta Siapkan Call Center Penyemprotan Disinfektan

Sejumlah pemerintah daerah, katanya, bahkan sudah mengeluarkan surat edaran menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkaitan dengan penutupan sementara destinasi pariwisata.

“Sudah ada destinasi yang ditutup di berbagai daerah. Di antaranga di Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Subang, Garut, dan Cirebon,” kata Dedi di Gedung Sate, Jumat (20/3).

Dedi meminta masyarakat mengerti dengan kebijakan ini. Menurutnya, industri pariwisata yang baik adalah yang mengutamakan keselamatan manusia. Dedi sendiri optimistis bahwa industri pariwisata di Jawa Barat akan berjalan dengan baik setelah wabah mereda.

“Ini adalah tanggung jawab kita semua. Tapi, kami yakin bahwa pariwisata Jawa Barat akan menuju pemulihan. Masyarakat diimbau untuk tinggal di rumah menjaga kesehatan dan menunggu keputusan pemerintah, agar nanti bisa berwisata di kembali setelah wabah selesai,” ucap dia.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku pihaknya mengerti kesulitan yang dialami para pelaku usaha di sektor destinasi wisata, termasuk pengusaha hotel dan restoran.

• Objek Wisata di KBB Ditutup, Raja Wisata di Lembang Beberkan Nasib 900 Karyawannya

Untuk itu, ia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait kebijakan fiskal dengan mengurangi pajak.

“Kita sudah lakukan rakor dengan Bank Indonesia. Kebijakan fiskal akan dilakukan dengan kepala daerah mengurangi pajak hotel dan restoran. Saat ini, mereka mengalami kekurangan kunjungan, tidak ada orang yang menginap, tidak ada yang ke restoran, bayar karyawan kesulitan. kita sangat paham,” kata dia.

Kebijakan fiskal, katanya, dilakukan dengan pengurangan pajak secara berjenjang dan ada macam-macam jenisnya, termasuk pajak yang dikelola pemerintah pusat yakni PPH dan PPN, yang diusulkan untuk dibebaskan. (Sam)