Jawa Barat Siap Lockdown, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pertimbangkan

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah siap jika pemerintah pusat nantinya memberlakukan kebijakan lockdown pada kasus virus corona atau Covid-19 ini.

Menurut Ridwan Kamil, pihaknya bahkan sudah melakukan simulasi jika lockdown itu benar dilakukan.

Namun untuk kebijakan lockdown ini, ia menegaskan kalau Pemprov Jawa Barat akan satu suara dengan pemerintah pusat.

Sebab menurutnya, lockdown ini juga memiliki banyak dampak positifnya.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Indonesia Lawyers Club Rabu (18/3/2020), Ridwan Kamil mengatakan per Selasa (17/3/2020), di Jawa Barat sudah ada 11 yang positif terpapar virus corona.

"Dua meninggal dunia, satu adalah pasien di Cianjur yang sempat dinyatakan negatif saat meninggal, kemudian kemarin dinyatakan bahwa meninggal dalam keadaan positif corona, satu lagi perawat kesehatan di Jakarta yang KTP nya Bekasi," kata Ridwan Kamil.

Kemudian untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) ada sekitar 1.000 an, di mana setengahnya sudah lepas dari karantina 14 hari.

"Kalau PDP (Pasien dalam Pengawasan) ada 101 dan setengahnya sudah dinyatakan negatif dan pulang, setengahnya masih dalam pengawasan," tambahnya.

Selain itu, Ridwan Kamil bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu sudah mengusulkan agar daerah diberi kewenangan untuk melakukan tes corona secara mandiri.

"Alhamdulillah sudah diizinkan, per hari ini sudah 230 mereka yang tidak terlihat sakit atau bergejala untuk kami tes. Berita buruknya adalah, dari 230 orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala, ternyata satu positif," jelasnya.

Dengan adanya hasil tes tersebut, menurut Ridwan Kamil, ini menandakan bahwa virus corona sedang beredar di antara orang-orang yang sehat dan tidak bergejala.

"Sehingga strateginya tidak bisa lagi tentang urusan perawatan saja, tapi juga bagaimana pencegahan penularan. Social distancing ini sudah baik. Tapi belum dipahami sepenuhnya oleh warga," kata dia.

Kemudian soal lockdown, Ridwan Kamil setuju bahwa kebijakan itu adalah kewenangan pemerintah pusat karena konsekuensinya sangat besar.

"Kalau diyakini suplai pangan itu siap, saya kira itu opsi bisa dilakukan. Tapi kalau suplai pangan dan logistik tidak siap, ini akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa," tambahnya.

Ia pun mencontohkan beberapa negara yang melakukan lockdown dan tidak.

"Di negara maju ada yang lockdown seperti Italia dan Malaysia, tapi Korea tidak lockdown karena masyarakatnya disiplin dan melakukan sampling 15 ribu per hari, sementara kita baru 230. Makanya kami sampaikan kalau kami butuh alat sampling yang lebih banyak," ucapnya.