Dishub Kota Bandung Segera Hentikan Penarikan Duit di "Tol Dago" oleh Pengembang

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung akan segera menghentikan praktik electronic road pricing (ERP)

Tribunjabar/Nandri Prilatama
Ilustrasi, kendaraan di Jalan Punclut 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung akan segera menghentikan praktik electronic road pricing (ERP) atau penerapan akses jalan berbayar layaknya skema tol elektronik, di Jalan Citra Green Dago, Kompleks Green Hill, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, yang dikenal dengan sebutan "Tol Dago".

Tol Dago ini menghubungkan Jalan Ir H Djuanda (Dago) dengan Jalan Punclut.

Kepala Dishub Kota Bandung, EM Ricky Gustiadi mengatakan, penindakan tegas yang akan dilakukan, berupa pencabutan izin penyediaan tempat parkir (IPTP) yang diajukan PT DAM Utama Sakti Prima sebagai pihak pengembang dan pengelola ERP, lantaran digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Memang ada pertimbangan kalau masih melanggar, maka IPTP-nya akan dicabut karena tidak sesuai dengan peruntukannya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (16/1/2020).

Jabar Fortuner Owner Community Gelar Grand Touring Wonderful Indonesia 1.000 Km ke Banyuwangi-Bali

Selain menyalahi regulasi perizinan, juga dalam aktivitas penerapan pendirian pos parkir. Dimana umumnya terdapat dua, yaitu, pos masuk dan keluar, namun di Komplek Green Hill tersebut, hanya satu. Bahkan setiap kendaraan yang melalui pos tersebut dikenai biaya tarif tanpa adanya tiket yang diberikan.

"Umumnya pos parkir itu ada dua, tapi di sana cuma satu. Selain itu, dalam penerapan parkir seharusnya ada masa jeda parkir yang jika melampaui 10 menit baru bisa dikenai biaya parkir, tapi ini malah setiap mobil yang melintas tetap dipungut, tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat atau pemberitahuan apapun dari pihak pengembang, maka jelas ini sudah melanggar," ucapnya.

Disinggung mengenai adanya upaya komunikasi sebelumnya dengan pihak pengembang dari prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) tersebut terkait persoalaan Tol Dago tersebut, Ricky menambahkan hal itu sudah dilakukan. Bahkan, pihaknya bersama Satpol PP Kota Bandung telah mendatangi kantor dari pihak pengembang.

Diduga Sudah Tewas Lebih dari 6 Jam, Pria di Majalengka Gantung Diri di Pohon Jati

Namun, menurut pihak pengembang, upaya tersebut terpaksa dilakukan, karena merasa terbebani dengan gaji karyawan maupun besaran biaya pemeliharaan jalan tersebut, jika dijadikan sebagai jalan umum.

"Ini karena jalan tersebut, belum diserahkan ke Pemkot. Kalau sudah dipelihara oleh Pemkot tentu akan gratis," katanya.

Penulis: Cipta Permana
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved