Komisi II DPR RI Minta Pengusul DOB di Jabar Lebih Sering Audiensi di Jakarta

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jajaran Komisi II DPR RI menemui Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/12/2019). Mereka di antaranya membicarakan upaya percepatan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan pihaknya menerima penjelasan Gubernur tentang kondisi Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta, tapi jumlah kabupaten dan kotanya cuma 27. Akibatnya, pelayanan publik jadi sesuatu yang mahal dan pembangunan sulit merata.

"Maka ini diperjuangkan dengan Komisi II, terkait dengan DOB yang ada di Jawa Barat. Nanti daerah-daerahnya (DOB) Pak Gubernur akan sampaikan nanti, dari provinsi dengan beberapa daerah dengan DPRD-nya akan datang ke Komisi II, untuk minta daerah otonomi baru," kata Saan seusai pertemuan tersebut.

Pembentukan DOB di Jabar, katanya, dinilai sangat mendesak karena berkaitan dengan keadilan fiskal. Kalau pemberian bantuan keuangan dari pusat hitungannya tetap berdasarkan jumlah daerah, maka fiskal di Jawa Barat akan lebih rendah dari besar fiskal di Jawa Timur yang punya 38 kota kabupaten.

• Bakso Lava Penuh Lumuran Saus Pedas, Berani Coba ?

"Di Jawa Timur dengan jumlah penduduk kurang lebih bedanya 10 juta dengan Jabar, karena daerahnya 38, maka dia mendapatkan fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan Jawa Barat yang penduduknya 50 juta tapi daerahnya cuman 27 kabupaten kota," katanya.

Saan meminta pemerintah bersama masyarakat yang mengajukan DOB, supaya lebih sering beraudiensi di Jakarta dengan para anggota dewan dan kementerian terkait. Selama ini, katanya, yang paling semangat mendatangi pemerintah pusat untuk mengajukan DOB adalah dari wilayah timur Indonesia.

"Komisi itu hampir setiap hari menerima mereka-mereka yang menyampaikan aspirasi terhadap DOB, tapi kebanyakan dari timur. Dari Jawa Barat sendiri kan belum ada yang datang terkait dengan soal DOB," kata Saan.

Saan mengatakan akan mendiskusikan dengan Kemendagri untuk membuka moratorium pemekaran DOB. Tapi, katanya, moratorium ini diberlakukan dengan lebih terbatas, hanya untuk daerah-daerah yang memang sangat penting untuk dimekarkan dan secara objektifnya sangat membutuhkan DOB.

• Tak Punya Orang Tua, 4 Bayi Penderita HIV/AIDS Dirawat Yayasan Lentera Solo

"Dari pemerintah juga kan ada keinginan untuk memekarkan Papua, ada Papua Tengah dan Papua Selatan, itu kan ada keinginan tersebut. Kita juga ada beberapa agenda untuk masukan dari Jabar," katanya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Komisi II yang datang ke Bandung secara prinsipnya menyetujui bahwa DOB ini harus dibuka moratoriumnya dan dibuat kriteria yang ketat. Jadi, katanya, jangan dipukul rata serba tidak boleh memekarkan DOB.

Jadi istilahnya, katanya, kebijakan ini asimetris, artinya memberikan ruang agar negara bisa mengambil keputusan sesuai urgensinya. Buktinya, kata Gubernur yang akrab disapa Emil ini, di tengah moratorium ini ada wacana pemekaran Papua dan provinsi untuk ibukota baru.

"Kita mengalami ketidakadilan ini sudah terlalu lama, harusnya Jabar ini 40 (daerah) sesuai dari rencana sejak zamam orde baru. Sekarang hanya 27 sementara daerah lain lebih besar (jumlah daerahnya). Akhirnya mengalami ketidakadilan fiskal yang perbedaannya dengan Jatim hampir Rp 15 triliun," katanya.

Emil pun menyambut baik Komisi II DPR RI yang menyetujui secara prinsip bahwa Jawa Barat dengan penduduk begitu besar, mengalami kendala pelayanan publik sehingga perlu untuk mengembangkan DOB. Semua daerah di Jabar yang akan dimekarkan, katanya, jadi prioritas.

• PT KAI Daop 3 Cirebon Catat Ada 8 Jalur Kereta Api Rawan Banjir dan Tanah Ambles

"Kan pakai rasio penduduk. Kalau Jatim kan satu daerah itu sejutaan penduduk. Tapi kebanyakan di daerah di Jabar selatan, ada yang penduduknya di atas dua juta. Berarti semua masuk Tasik, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Garut, Indramayu," katanya.