DPRD Jabar Soroti Program Pemprov Jabar Tahun 2021

DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti belum optimalnya program Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Perencanaan Dan Penganggaran Tahun 2021.

DPRD Jabar Soroti Program Pemprov Jabar Tahun 2021
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti belum optimalnya program Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Perencanaan Dan Penganggaran Tahun 2021. Hal itu terungkap dalam acara Kick Of Meeting di Gedung Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jalan Ir. H Juanda, Kota Bandung, Rabu (18/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti belum optimalnya program Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Perencanaan Dan Penganggaran Tahun 2021.

Pasalnya, beberapa program prioritas seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor perekonomian belum berbasis pada kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan, menyebutkan perencanaan dan penganggaran harus dilakukan dengan sebaik mungkin.

Sebab, salah dalam perencanaan berarti dapat diartikan merencanakan kegagalan.

Pelayanan BPJS dan anggaran SPP gratis tingkat SMA misalnya yang dinilai akan menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Kunjungan ke Uni Emirat Arab, DPRD Jabar Dorong Realisasi Investasi di Segitiga Rebana

Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan peluang investasi ke kawasan industri Rebana kepada Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA) dan Trustworthy.ae, Dubai, Senin (16/12/2019) waktu setempat.
Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan peluang investasi ke kawasan industri Rebana kepada Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA) dan Trustworthy.ae, Dubai, Senin (16/12/2019) waktu setempat. (ISTIMEWA)

Selain itu, BPJS merupakan hak dasar yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab, tidak tersosialisasikan dengan baik.

"Di antaranya banyak juga yang menanyakan kepada dewan apakah SPP ini untuk sekolah negeri atau swasta, termasuk masalah BPJS ini yang masih menjadi polemik dikalangan masyarakat. Sehingga harus ada skema yang bagus ditingkat provinsi untuk mengelola anggaran pusat yang diperuntukan menutupi defisit," ujar Hasim di Gedung Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jalan Ir. H Juanda, Kota Bandung, Rabu (18/12/2019).

Anggota dari Fraksi PKB itu menambahkan soal mitigasi bencana yang saat ini tengah memasuki musim penghujan harus ada langkah konkrit dalam mengatasi bencana banjir. Meskipun saat ini sudah bukan saatnya untuk melakukan pembahasan mitigasi.

"Tetapi paling tidak, ada tindakan yang responsif saat menghadapi bencana banjir tadi," katanya.

Halaman
123
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved