Walhi Jabar Dukung Pemprov Soal Pemulihan RTH Termasuk Tanam Pohon bagi yang Mau Nikah dan Cerai

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meiki W Paendong apresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mulai serius memperhatikan kondisi RTH

Walhi Jabar Dukung Pemprov Soal Pemulihan RTH Termasuk Tanam Pohon bagi yang Mau Nikah dan Cerai
Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Di Jabar yang Mau Nikah Harus Tanam 10 Pohon, yang Mau Cerai Harus Tanam 100 Pohon 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meiki W Paendong mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mulai serius memperhatikan kondisi dari ruang terbuka hijau di Kawasan Bandung Utara (KBU) melalui sejumlah program yang telah direncanakan, salah satunya penanaman 25 juta pohon.

Meski demikian, dirinya belum mau bekomentar lebih jauh terkait efektivitas upaya tersebut, dalam hal mencegah potensi banjir bandang di wilayah cekungan Bandung, seperti yang terjadi beberapa tahun lalu.

Pasalnya program-program tersebut baru berjalan, bahkan diantaranya baru akan dilaksanakan tahun depan.

"Tentu saja harapannya program-program itu dapat berjalan efektif, tapi kan dampaknya belum dapat terasa, karena misalnya penanaman pohon, itu kan baru di tanam, dan baru terasa efektivitasnya, apabila pohon-pohon itu dapat tumbuh dan menjalankan fungsinya secara ekologis di KBU," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon. Senin (9/12/2019).

Program lainnya yaitu, pembentukan badan otoritas KBU, menurutnya meskipun dirinya belum mengetahui tugas dan fungsi dari badan tersebut.

Namun, alangkah lebih baik, jika pemerintah memaksimalkan peran dan fungsi dari satuan tugas (satgas) Citarum Harum yang diintegerasikan dengan masyarakat sekitar wilayah KBU

"Selama ini kan Satgas Citarum telah terbentuk, sehingga tidak perlu menunggu waktu lama untuk melanjutkan program kegiatannya. Selain itu, pembentukan otoritas baru tersebut, tentunya memerlukan penyediaan anggaran tambahan, dari yang selama ini telah dilakukan," ucapnya.

Disinggung terkait, wacana dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang akan membuat aturan penanaman pohon bagi masyarakat yang hendak menikah, maupun cerai, Meiki menuturkan, hal itu merupakan metode strategi kampanye dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Di Jabar yang Mau Nikah Harus Tanam 10 Pohon, yang Mau Cerai Harus Tanam 100 Pohon

Namun yang paling penting adalah sejauh mana implementasi itu dilakukan atau diterapkan oleh masyarakat. Apalagi mekanisme dari aturannya pun belum terbentuk.

"Intinya kami mendukung segala upaya pemulihan RTH di KBU, tinggal nanti sejauh mana implementasi program itu berjalan, serta upaya pengawasan yang dilakukan dari efektivitas program-program tersebut, mengingat ketersediaan RTH di Kota Bandung masih sangat kurang, dari seharusnya minimal 30 persen, tapi pada kenayatannya hingga saat ini masih di bawah dari 15 persen luas wilayah Kota Bandung," ujarnya.

Ia pun berharap, agar pemerintah daerah tidak hanya berupaya melakukan pemulihan RTH secara ekologi, tetapi juga melakukan pembatasan juga pengetatan terkait izin pendirian bangunan komersil di kawasan KBU. Sebab, lanjutnya tidak dapat dipungkiri, dengan pembangunan yang dilakukan secara masif dan tidak terkontrol, bahkan hingga menutup permukaan tanah, justru mempercepat kerusakan wilayah di kawasan tersebut.

"Selain pembatasan dan pengetatan izin pendirian, pemerintah juga dapat membuat regulasi agar para pengembang turut juga membuat sumur-sumur resapan air dan sumur pantau, saluran drainase, serta pembatasan izin pengambilan sumber air tanah dalam, bagi bangunan-bangunan bersifat komersil. Dimana faktor-faktor teknis tersebut yang selama ini kurang diperhatikan, padahal memicu kerusakan alam yang semakin parah," katanya (Cipta Permana).

Penulis: Cipta Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved