Demo Buruh di Jabar

Mengapa Buruh di Jabar Keukeuh Demo Meski Gubernur Sudah Teken SK? Ternyata Ini Alasannya

Walaupun Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah Provinsi

Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Mengapa Buruh di Jabar Keukeuh Demo Meski Gubernur Sudah Teken SK ? Ternyata Ini Alasannya 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Walaupun Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah Provinsi Jawa Barat untuk 2020 sudah ditandatangani, ribuan buruh tetap berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Senin (2/12/2019).

Buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja ini menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil menghapus salah satu poin SK mengenai UMK 2020 yang dinilai berpihak kepada pengusaha dan dinilai diskriminatif terhadap buruh industri padat karya.

Awalnya mereka sampai dan berkumpul di Monumen Perjuangan menggunakan bus-bus.

Massa lalu berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor menuju depan Gedung Sate sekitar pukul 11.00.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Roy Jinto Ferianto, mengatakan aksi buruh ini awalnya akan digelar untuk menuntut Gubernur mencabut surat edaran UMK yang diterbitkan 21 November 2019 lalu.

Namun kemudian gubernur mencabut surat edaran ini dan menggantikannya dengan keputusan gubernur.

Kegeraman Warga Desa Tinumpuk Indramayu Kembali Memuncak, Minta Kuwu Eka Munandar Dicopot

"Kami serikat pekerja, serikat buruh tetap melaksanakan aksi unjuk rasa walaupun SK sudah diterbitkan. Kita mengapresiasi dikeluarkannya SK oleh Pak Gubernur, tapi ada persoalan dari SK tersebut, khususnya poin d diktum ketujuh, yang mana poin d ini memberikan ruang kepada perusahaan-perusahaan, khususnya industri padat karya untuk melakukan penangguhan bagi perusahaan yang tidak mampu di bawah tangan, yaitu dengan hanya pengesahan di Disnaker atau persetujuan melalui Disnaker," kata Roy di sela aksi tersebut.

Sedangkan dalam ketentuan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan jo Kepmen 231 Tahun 2003, katanya, perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum, mengajukan penangguhan kepada Gubernur, dengan kata lain diterima atau tidaknya penangguhan UMK tersebut tergantung keputusan Gubernur, bukan disahkan Disnaker Jawa Barat.

Roy mengatakan pihaknya pun meminta Gubernur merevisi kembali diktum ketujuh poin huruf d pada surat keputusan tersebut karena hal tersebut dinilai akan memberikan ruang kepada perusahaan padat karya yang tidak mampu membayar sesuai UMK.

Live MNCTV TV Bersama SEA Games 2019, Voli Putra Indonesia vs Vietnam Siang Ini, Tonton di Sini

Halaman
123
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved