BPJS Kesehatan Defisit Anggaran, Disebut Sudah Terjadi Ketika SBY Masih Jadi Presiden

Defisit anggaran BPJS Kesehatan bukan yang pertama kali terjadi. Masalah ini bahkan sudah ada sejak Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Pr

BPJS Kesehatan Defisit Anggaran, Disebut Sudah Terjadi Ketika SBY Masih Jadi Presiden
TRIBUN PONTIANAK / GALIH NOFRIO NANDA
ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Defisit anggaran BPJS Kesehatan bukan yang pertama kali terjadi. Masalah ini bahkan sudah ada sejak Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden RI.

Hal itu disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, ketika ditemui wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2019).

Ia menjelaskan, sumber penerimaan utama BPJS Kesehatan berasal dari iuran yang dibayarkan peserta penerima jaminan. Pada awal 2014, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah menghitung secara komprehensif biaya iuran yang harus dibayarkan peserta sebesar Rp 27.000.

"Tetapi waktu itu Pak SBY melalui Menteri Keuangan Pak Agus Martowardojo menetapkan iuran Rp 19.225. Artinya terjadi gap," kata Timboel dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2019).

Kecelakaan Tol Cipali, Pengakuan Sopir Truk Kaget Diseruduk Mobil dari Belakang, 6 Orang Tewas

Kemudian pada 2016 ketika terjadi kenaikan iuran. Saat itu, DJSN menetapkan iuran yang harus dibayar masyarakat sebesar Rp 36.000.

Tetapi, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, menetapkan besaran premi iuran yakni Rp 23.000.

"Itu yang akhirnya JKN itu tidak cukup kuat dengan biaya yang timbul," ucapnya.

Timboel menilai, gap iuran yang terjadi bukan disebabkan karena pemerintah ingin menerapkan kebijakan populis, tetapi lebih kepada persoalan politik anggaran.

Dalam hal ini, pemerintah tahu bahwa potensi defisit anggaran dapat terus terjadi, tetapi pemerintah kurang mengambil langkah konkret.

Hal tersebut turut menjadi gambaran apakah kesehatan menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian utama atau tidak oleh pemerintah.

Timboel pun mengapresiasi upaya pemerintahan saat ini yang ingin menegakkan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Di dalam UU tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan 5 persen anggaran di dalam APBN untuk sektor kesehatan. Sementara di tingkat daerah, pemda diwajibkan mengalokasikan anggaran sebesar 10 persen di dalam APBD.

Namun, saat di tingkat pusat target tersebut telah tercapai, pemda justru masih banyak yang belum patuh dengan klausul yang terdapat di dalam UU itu. (Kompas.com/Dani Prabowo)

Kecelakaan Maut Tol Cipali, 2 Bocah Tanpa Identitas dan 4 Orang Dewasa Tewas

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved