Wacana SPP SMA dan SMK di Jabar Gratis Tahun Depan, MKKS Tasik Sebut Pemprov Jabar Harus Begini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mewacanakan penggratisan SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) bulanan SMA dan SMK se-Jawa Barat pada tahun 2020 mendatang.

Berdasar informasi yang dihimpun, bahwa wacana tersebut sedang dalam tahap persetujuan atau tinggal menunggu ketuk palu dari DPRD Provinsi Jawa Barat.

Poin yang diklaim Pemprov Jabar sebagai sarana pembenahan di bidang pendidikan tersebut ditanggapi beragam.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Tasikmalaya, Wawan, menanggapi positif wacana tersebut.

Namun menurutnya, wacana yang tengah digodog itu harus benar-benar dirancang secara matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru ke depannya.

"Diharapkan jika nanti diketuk palu, adanya bantuan itu disesuaikan dengan rancangan kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) di tiap-tiap daerah," kata Wawan saat dihubungi Tribun Jabar, Senin (25/11/2019).

• BREAKING NEWS SPP Gratis untuk SMA dan SMK di Jabar Tinggal Ketok Palu, Begini Kata Ridwan Kamil

Dalam arti lain, kata Wawan, pihak Pemprov Jabar mesti menutupi secara keseluruhan anggaran yang semula tertutup SPP.

Khususnya di sekolah menengah kejuruan, jelas Wawan, yang memiliki dua kategori kelas yakni kelas teknologi dan non teknologi dengan kebutuhan biaya SPP yang berbeda.

"Secara nasional untuk SPP kategori teknologi itu sebesar Rp 600 ribu per bulan, kemudian hitung per tahun berapa. Lalu Untuk kategori non teknologi, SPP bulanan Rp 400 per bulannya. Misal sekarang ada BOS ada Rp 1,6 juta per tahun, untuk menutup dari mana," katanya.

Di sisi lain, keuntungannya kalau ditanggung secara keseluruhan dari provinsi, maka justru akan membuat pihak sekolah cepat menjalankan RKAS.

"Karena presentasinya itu dalam RKAS, anggaran yang terserap itu free 20 persennya sudah pasti bagi yang kurang mampu. Terus dari 80 persen yang harusnya terserap dari SPP juga biasanya untuk mencapai 30 persen itu sangat luar biasa," katanya.

• Insentif Hanya Rp 1,5 Juta, Guru Honorer KBB Minta Hari Guru Nasional Jangan Sebatas Seremonial

Jika biaya SPPS disubsidi Pemprov Jabar, kata Wawan, mesti mengacu pada tahun ajaran jangan tahun anggaran.

"Karena di pendidikan itu beda, kalau mengacu tahun anggaran pastinya berat," ujarnya.

"Di samping itu, kami berharap jangan sampai ada penyelarasan anggaran, karena setiap zona sekolah pastinya kebutuhan berbeda satu dengan lainnya. Kelas teknologi dan non teknologi saja di kementerian sudah dibedakan karena kebutuhannya beda," lanjutnya.