Ridwan Kamil Ungkap Jabar Siap Selaraskan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat di Rakornas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Rabu (13/11/2019).

Rakornas tersebut merupakan upaya untuk menyelaraskan lima visi Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dalam arahannya, Jokowi menekankan beberapa hal, seperti penciptaan lapangan kerja dan fleksibilitas birokrasi.

Menanggapi arahan Presiden Jokowi, Emil, demikian Ridwan Kamil disapa, berharap seluruh kepala daerah bisa menyelaraskan program-program pembangunan dengan visi Indonesia Maju.

• Presiden Jokowi Serahkan Dana Desa 2020 untuk Jabar, Minta Kepala Daerah Lakukan Ini

Terutama pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penciptaaan lapangan kerja.

“Seluruh kepala daerah harus menyinkronkan dengan visi misi Indonesia Maju. Salah satunya adalah pengembangan SDM dan harus mendahulukan apapun yang sifatnya penciptaan lapangan kerja,” kata Emil melalui ponsel, Kamis (14/11/2019).

Oleh karena itu, Emil berharap arahan Presiden Jokowi dalam rakornas bisa ditindaklajuti melalui komitmen dan program nyata, baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Saya berharap arahan presiden ini ditindaklanjuti dalam sebuah aksi dan komitmen yang nyata di daerah baik gubernur, bupati, wali kota dan aparat-aparat yang lainnya, sehingga saya meyakini kalau semua rajin berkomunikasi seperti ini kita maju, kompak, dan akseleratif,” ucapnya.

• Populerkan Jabar Someah, Disparbud Gelar Riksa Budaya di Kampung Budaya Sindang Barang

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada tantangan, baik nasional maupun internasional, yang bakal dihadapi Indonesia.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Kondisi itu akan berdampak pada semua negara.

“Kita patut mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita masih di atas lima persen. Patut kita syukuri. Namun, Kemungkinan tahun depan tantangan dunia akan semakin sulit dan bisa saja terjadi resesi. Kita semua perlu hati-hati karena dunia menuju sebuah resesi,” ujarnya.

Maka itu, untuk menjaga kondusivitas dalam negeri di berbagai bidang, Jokowi meminta pemerintah daerah menjaga hubungan yang harmonis dengan semua unsur Forkopimda di daerahnya masing-masing.

“Penting sekali hubungan harmonis antar-Forkopimda. Ada masalah dibicarakan. Hubungan harmonis seperti itu akan sangat memengaruhi tensi di daerah,” katanya.

Dalam rakornas yang dihadiri lebih dari 2.900 kepala daerah dan unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia tersebut, Jokowi menyampaikan dua agenda besar terkait pembangunan nasional. Pertama, penciptaan lapangan kerja. Kedua, pembangunan investasi.

Jokowi menjelaskan, investasi harus mengarah pada penciptaan lapangan kerja.

Iklim investasi harus segera diperbaiki melalui pelayanan, seperti perizinan yang mudah dan cepat, kepastian hukum, jaminan akan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi.

“Pertama, yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Semua sekarang harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi, kalau ada investasi yang mengarah ke sana semuanya harus mendukung,” ucapnya.

“Artinya, iklim invetasi itu harus betul-betul kita perbaiki. Kalau ada investor layani dengan baik dan cepat. Jangan sampai ada investor yang datang tidak jadi realisasi investasi, karena tidak dilaksanakan dengan baik perizinannya,” tambahnya.

Agenda kedua, Jokowi meminta agar realisasi investasi bisa mengikutsertakan UMKM dan pengusaha daerah atau lokal.

Dia pun akan menegur langsung pihak terkait apabila investasi tidak mengikutsertakan pengusaha kecil dan lokal.

“Yang kedua, saya titip agar setiap investasi itu mengikutsertakan usaha kecil, usaha mikro, pengusaha daerah, pengusaha lokal itu diikutkan,” katanya.

Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda ini digelar dalam rangka menyelaraskan program pembangunan melalui lima visi Indonesia Maju yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi saat pelantikan pada 20 Oktober 2019 lalu.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengatakan, kelima visi tersebut, yaitu pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Kita harapkan adanya sinergi antara pusat dan daerah, kesamaan visi untuk membangun Indonesia maju,” ujarnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, reformasi birokrasi menjadi sasaran utama dari visi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar membawa Jabar juara lahir maupun batin melalui inovasi dan kolaborasi.

Hal itu, kata Uu, sejalan dengan amanat pemerintah pusat sehingga dalam prakteknya birokrasi dalam pemerintahan harus bergerak secara dinamis di tengah kondisi pembangunan yang semakin kompleks.

"Pemerintahan harus dinamis, kepala daerah harus terus berinovasi," ucap Uu.

Sambil terus menjalankan program pembangunan di daerah, Uu menambahkan bahwa program Pemda pun harus tetap sejalan dengan target-target yang disasar pemerintah pusat.

Karena, lanjut Uu, selain untuk pembangunan daerah, pada dasarnya inovasi maupun kolaborasi yang digaungkan Pemda Provinsi Jabar juga didorong untuk menyukseskan target pembangunan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Meski sekarang otonomi (daerah), persepsi pembangunan harus sejalan," kata Uu.

Untuk itu, Uu menuturkan bahwa Pemda Kabupaten/Kota, Pemda Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus selalu bersinergi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efesien, efektif, dan berkesinambungan.

"Jadi kegiatan (Rakornas) ini menguatkan kalau reformasi birokrasi harus dilakukan, sekaligus menyamakan persepsi antar kepala daerah, birokrat, eksekutif, legislatif, dalam pembangunan," ujar Uu.

Terakhir, Uu mengatakan bahwa pihaknya akan mencatat poin-poin penting dalam Rakornas yang dihadiri 2.693 kepala daerah dan unsur keamanan ini untuk menindaklanjuti arahan presiden, wakil presiden, dan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. (Sam)