Ridwan Kamil Ungkap Jabar Siap Selaraskan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat di Rakornas

Jokowi menjelaskan, investasi harus mengarah pada penciptaan lapangan kerja.

Iklim investasi harus segera diperbaiki melalui pelayanan, seperti perizinan yang mudah dan cepat, kepastian hukum, jaminan akan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi.

“Pertama, yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Semua sekarang harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi, kalau ada investasi yang mengarah ke sana semuanya harus mendukung,” ucapnya.

“Artinya, iklim invetasi itu harus betul-betul kita perbaiki. Kalau ada investor layani dengan baik dan cepat. Jangan sampai ada investor yang datang tidak jadi realisasi investasi, karena tidak dilaksanakan dengan baik perizinannya,” tambahnya.

Agenda kedua, Jokowi meminta agar realisasi investasi bisa mengikutsertakan UMKM dan pengusaha daerah atau lokal.

Dia pun akan menegur langsung pihak terkait apabila investasi tidak mengikutsertakan pengusaha kecil dan lokal.

“Yang kedua, saya titip agar setiap investasi itu mengikutsertakan usaha kecil, usaha mikro, pengusaha daerah, pengusaha lokal itu diikutkan,” katanya.

Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda ini digelar dalam rangka menyelaraskan program pembangunan melalui lima visi Indonesia Maju yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi saat pelantikan pada 20 Oktober 2019 lalu.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengatakan, kelima visi tersebut, yaitu pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Kita harapkan adanya sinergi antara pusat dan daerah, kesamaan visi untuk membangun Indonesia maju,” ujarnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, reformasi birokrasi menjadi sasaran utama dari visi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar membawa Jabar juara lahir maupun batin melalui inovasi dan kolaborasi.

Hal itu, kata Uu, sejalan dengan amanat pemerintah pusat sehingga dalam prakteknya birokrasi dalam pemerintahan harus bergerak secara dinamis di tengah kondisi pembangunan yang semakin kompleks.

"Pemerintahan harus dinamis, kepala daerah harus terus berinovasi," ucap Uu.

Sambil terus menjalankan program pembangunan di daerah, Uu menambahkan bahwa program Pemda pun harus tetap sejalan dengan target-target yang disasar pemerintah pusat.

Karena, lanjut Uu, selain untuk pembangunan daerah, pada dasarnya inovasi maupun kolaborasi yang digaungkan Pemda Provinsi Jabar juga didorong untuk menyukseskan target pembangunan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.