Politisi PKS Ini Sebut Komunikasi Ridwan Kamil dengan DPRD Jabar Buruk

DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, serta Pemprov Jabar dapat berkomunikasi secara lebih baik lagi dengan DPRD Provins

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Theofilus Richard
Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Gubernur Jawa Barat yang juga Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Citarum Harum, Ridwan Kamil, saat membuka Lokakarya Dua Tahun Program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum di Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (9/10/19). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, serta Pemprov Jabar dapat berkomunikasi secara lebih baik lagi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif ini dinilai masih sangat di bawah harapan.

Hal tersebut dikemukakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haru Suandharu.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota Komisi I DPRD Jabar ini mengatakan Gubernur yang akrab disapa Emil ini belum menunjukkan niat untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan dewan.

"Sejak pertemuan dengan para pimpinan partai, sampai saat ini, belum ada perbaikan komunikasi dari Gubernur. Belum ada komunikasi dengan ketua-ketua fraksi dan lainnya," kata Haru di Bandung, Sabtu (19/10/2019).

Bappenda Cimahi Pasang Spanduk Peringatan Penunggak Bayar Pajak

Kemarau Panjang, Jalan Beraspal Kembali Muncul di Waduk Jatigede Sumedang

Haru Suandharu
Haru Suandharu (Tribun Jabar/Tiah SM)

Haru berharap komunikasi antar legislatif dan eksekutif ini dapat berjalan lancar tanpa sekat, sehingga Jabar dengan berbagai potensinya bisa meraih tujuan pembangunan yang diharapkan.

Isu hak interpelasi DPRD Jabar untuk Gubernur Jabar, katanya, jangan sampai dibiarkan menjadi bola liar akibat komunikasi yang kurang baik ini.

Ia tidak ingin masalah hanya beredar di media massa atau dijawab oleh rilis pemerintah. Menurutnya, hal ini bisa diselesaikan andaikan terjadi komunikasi yang baik antara dewan dan pemerintah.

Ketua DPW PKS Jawa Barat yang juga anggota DPR RI, Ahmad Syaikhu, mengatakan bahwa PKS akan mendukung pemerintah jika programnya bagus dan pro rakyat.

Namun jika kinerja pemerintah dinilai tidak bagus, termasuk dari segi komunikasi, PKS akan secara tegas memberikan kritik.

"Tetapi ketika program dan kinerjanya tidak baik dilihat publik, bahkan oleh partai pengusungnya sendiri, kami akan jadi faktor pengritik juga. Kalau pendukungnya saja tidak merasakan kinerjanya baik, apalagi dari PKS. Kami akan melakukan kritisasi jalannya pemerintahan di Jabar," kata Ahmad Syaikhu.

Ahmad Syaikhu mengatakan siap memantau perkembangan atau perubahan yang lebih baik di Jabar. Jika hal itu tak kunjung terlaksana, katanya, para anggota dewan dari PKS ini bersiap terus mengkritik pemerintah.

Ahmad Syaikhu
Ahmad Syaikhu (Tribun Jabar/Muhammad Nandri Prilatama)

"Kalau ada wacana upaya interpelasi, di dalammya akan ada PKS, selama kontennya sesuai. Tapi kalau kontennya ecek-ecek, kita tidak akan masuk, kalau tidak ada substansinya," katanya.

Kemudian terkait rapat pimpinan partai yang sempat dilakukan oleh 10 partai pengisi kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa pada saat itu sepakat untuk mengkritisi eksektutif berkaitan pembangunan Jawa Barat jika terjadi masalah, serta berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dengan legislatif.

"Kalau yang dirasakan memang belum ada perubahan terkait komunikasi dan koordinasi dengan eksekutif, jadi kita harus segera melakukan evaluasi," ucapnya

Sah! Tsamara Amany Resmi Menikah, Inilah Sosok Suaminya yang Punya Sederet Prestasi Mentereng

Curhat Medina Zein Soal Bisnis Bareng Teman, Berakhir Menyedihkan dan So Tahu, Singgung Irwansyah?

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved