Adikarya Parlemen - Dadang Kurniawan: Jabar Butuh Lebih Banyak Rumah Sakit dan Sekolah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan bidang Kesehatan dan Pendidikan di Jawa Barat menjadi salah satu fokus Dadang Kurniawan, S.Ip, dalam menjalankan amanatnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024.

Pria kelahiran Bandung, 11 Maret 1970, ini mengatakan dirinya akan terus memperjuangkan pemerataan penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Jawa Barat, sehingga tidak hanya menumpuk di perkotaan.

Dadang mengatakan di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa mengupayakan penambahan jumlah rumah sakit di Jawa Barat.

Selain itu, membangun fasilitas rawat inap di setiap puskesmas di Jawa Barat.

Selama ini, katanya, jumlah rumah sakit yang dikelola Pemprov Jabar tidak lebih dari 10 rumah sakit.

Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 50 juta jiwa. Hal ini pun sementara bisa dibantu penambahan layanan rawat inap di puskesmas.

"Jika dibandingkan dengan daerah lain, Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini masih membutuhkan lebih banyak rumah sakit. Sementara itu, pelayanan rawat inap ini harus terus didorong di semua puskesmas di Jabar," kata Dadang yang berencana duduk di Komisi V DPRD Jabar ini, Selasa (8/10/2019).

• DPRD Jabar Dukung Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Lakukan Audiensi dengan Forkoda PP DOB

• Lima Pimpinan DPRD Jabar Resmi Dilantik, Berikut Profilnya

Anggota dewan dari Fraksi Gerindra Persatuan ini mengatakan mau tidak mau pemerintah daerah mendapat dampak kebijakan pusat tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Karenanya, masyarakat pun menuntut pemerintah melayani kesehatan mereka lebih baik, baik dalam pencegahan maupun pengobatan.

Di bidang pendidikan, anggota dewan dapil Kabupaten bandung ini mengatakan pemerintah daerah pun terdampak kebijakan zonasi yang diterapkan pusat.

Lagi-lagi, katanya, kebijakan ini harus ditunjang dengan pemerataan fasilitas pendidikan sampai kawasan pelosok.

"Sistem zonasi ini memang bagus agar kualitas sekolah merata, sama mau di kota atau desa. Tapi ini menjadi masalah saat sarananya sendiri belum merata," kata anggota dewan asal Kampung Baruibun, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, tersebut.

Pemerintah khususnya Pemprov Jabar yang mengelola pendidikan SMA dan SMK, katanya, harus menambah jumlah sekolah di pelosok.

Jika belum bisa membangun ruang kelas baru, bisa menggunakan sistem sekolah satu atap dengan bangunan sekolah lainnya.