Soal Kerusuhan di Wamena, Peneliti LIPI Sebut Pemerintah Hanya Fokus pada 2 Masalah

TRIBUNJABAR.ID - Kerusuhan antaretnis di Wamena, Papua, turut menorehkan sejarah kelam bangsa Indonesia.

Para korban mengalami trauma mendalam hingga tak berani untuk kembali ke Wamena pasca-kerusuhan di Wamena itu.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, menyebut penyelesaian masalah di Papua, termasuk Wamena, hanya terfokus pada dua titik.

Sesuai laporan Kompas.com, Senin (30/9/2019), Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah perusuh yang mengakibat kan 33 orang tewas di Wamena, Papua, sudah ditangkap kepolisian.

Presiden tidak merinci berapa yang ditangkap dan identitas mereka. Presiden Jokowi hanya menyebutkan para perusuh tersebut merupakan kelompok kriminal.

Menanggapi hal itu, Aisah Putri Budiarti menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk menangani akar kasus kerusuhan tersebut.

• 1.470 Warga asal Sumatera Barat InginTinggalkan Wamena Papua

• Komnas HAM Beberkan Kronologi Kerusuhan di Wamena

"Pemerintah harus berkomitmen untuk menyelesaikan akar masalah konfliknya, jangan hanya berfokus pada satu atau dua masalah saja," ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2019).

Wanita yang akrab disapa Puput itu juga mengatakan, kasus Wamena harus dituntaskan dengan baik, seperti investigasi yang terbuka, objektif dan sampai tuntas.

Selain itu, Aisah Putri Budiarti menilai pemerintah juga harus melakukan penyembuhan trauma kepada para korban.

Penyelesaian Konflik

Seperti yang diberitakan Kompas.com, Selasa (1/10/2019), beberapa korban kerusuhan Wamena yang mengungsi di Jayapura mengaku ingin kembali ke kampung halamannya terlebih dahulu untuk menghilangkan trauma.

"Untuk menyelesaikan konflik secara utuh yang masih berlangsung hingga beberapa tahun di Papua, perlu upaya lebih dari itu, seperti komitmen untuk berdialog," ujar Aisah Putri Budiarti.

• Ditemukan Lagi 4 Jenazah, Korban Tewas Kerusuhan di Wamena Jadi 32 Orang

• Dampak Kerusuhan di Wamena Papua, 1000-an Bangunan dan Kendaraan Hangus Terbakar

Menurut Puput, dialog yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut harus dilakukan untuk membentuk komitmen agenda bersama untuk menyelesaikan masalah di Papua, bukan sekadar pertemuan antar tokoh.

"Dialog tersebut harus dilakukan untuk mengikat banyak faktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan elemen-elemen masyarakat di Papua. Dialog juga harus dilakukan untuk membahas empat akar masalah," ujar dia.

Puput menceritakan, ada empat akar masalah penyebab kasus di Papua yang ditemukan oleh LIPI, yakni status politik dan sejarah, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kegagalan pembangunan, kekerasan negara dan pelanggaran HAM.