Mahasiswa Demo Besar-besaran, Menteri Yasonna Minta Penolak Revisi UU KPK Siapkan Materi ke MK
Meski gelombang demonstrasi menolak revisi UU KPK telah digelar mahasiswa secara besar-besaran, Presiden Jokowi tetap menolak mencabut revisi UU KPK.
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Meski gelombang demonstrasi menolak revisi UU KPK telah digelar mahasiswa secara besar-besaran, Presiden Jokowi tetap menolak mencabut revisi UU KPK.
Meski bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK, kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pemerintah tidak akan menggunakan itu.
Yasonna Laoly mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta penolak revisi UU KPK menyiapkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
"Kan sudah saya bilang, sudah Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudahlah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
• Revisi UU KPK yang Sudah Disahkan Pemerintah dan DPR Diskusikan Mahasiswa di Bandung
Yasonna menegaskan bahwa UU KPK baru disahkan oleh DPR dan pemerintah pada 17 September lalu.
Oleh karena itu, tak ada kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk mencabut kembali UU yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK itu.
Ia menilai, demo mahasiswa yang berujung bentrokan dengan aparat di sejumlah daerah juga tidak cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden mencabut UU KPK.
"Enggaklah. Bukan apa. Jangan dibiasakan. Irman Putra Sidin (pakar hukum) juga mengatakan janganlah membiasakan cara-cara begitu. Berarti dengan cara itu mendelegitimasi lembaga negara. Seolah-olah enggak percaya kepada MK," kata dia.
"Itulah makanya dibuat MK. Bukan cara begitu (demo). Itu enggak eleganlah," katanya.
Hal serupa disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia juga meminta penolak revisi UU KPK untuk menempuh jalur ke Mahkamah Konstitusi.
"Kan ada mekanisme yang lain. Bisa di-judicial review bisa, jadi jangan beginilah. Dalam bernegara ini kan ada ruang negosiasi, baik itu negosiasi secara politik maupun negosiasi secara ketatanegaraan. Sudah diwadahi secara ketatanegaraan bagaimana proses politik sudah, semuanya tersedia," kata dia. (Kompas.com/Ihsanuddin)
• Ratusan Mahasiswa Garut Gelar Aksi Demonstrasi Tolak Revisi UU KPK dan RUU KUHP
• Mantan Pebulutangkis Taufik Hidayat Kembali Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi di Lingkungan Kemenpora