Revisi UU KPK yang Sudah Disahkan Pemerintah dan DPR Diskusikan Mahasiswa di Bandung

Diskusi yang diikuti sejumlah mahasiswa Unikom, Unpas, Unibi dan Uninus itu menghadirkan pembicara Jaja Jalaludin dan Samsul Anwar.

Revisi UU KPK yang Sudah Disahkan Pemerintah dan DPR Diskusikan Mahasiswa di Bandung
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Sejumlah mahasiswa menggelar diskusi membedah sisi manfaat revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsiā€Ž dalam Sarasehan Anak Bangsa di Kota Bandung, Rabu (24/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah mahasiswa menggelar diskusi membedah sisi manfaat revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi‎ dalam Sarasehan Anak Bangsa di Kota Bandung, Rabu (24/9/2019).

Diskusi yang diikuti sejumlah mahasiswa Unikom, Unpas, Unibi dan Uninus iyu menghadirkabn pembicara dari kalangan akademisi, Jaja Jalaludin dan Samsul Anwar.

Dalam diskusi itu, keduanya sepakat ada perubahan terkait Undang-undang KPK, namun itu dilihat dari segi obyektifitas kebermanfaatan revisi UU KPK. Salah satunya adalah soal peran dewan pengawas dalam penyadapan.

"Dewan pengawas itu bagus, sekelas presiden saja ada dewan pertimbangan presiden. Kemudian, pada hakikatnya, penolakan terhadap revisi UU KPK itu harus disikap secara hukum, salah satunya, jika tidak setuju, judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap aturan yang dipermasalahkan," kata Jaja.

Demo Mahasiswa Besar-besaran, Jokowi Tetap Kekeuh Tolak Cabut UU KPK, Yasonna: Uji Materi ke MK

Ratusan Mahasiswa Garut Gelar Aksi Demonstrasi Tolak Revisi UU KPK dan RUU KUHP

Penyadapan rekaman telpon oleh KPK untuk mengungkap perkara suap, bersinggungan dengan hak-hak sipil, sekalipun penyadapan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Hanya saja, perlu ada kepastian dan jaminan hasil rekaman penyadapan KPK tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

"Karena dalam penyadapan KPK, tidak hanya soal dugaan tindak pidananya saja yang akan tersadap. Tapi ada hal-hal pribadi, sangat personal yang akan turut disadap," ujar Syamsul Anwar.

Kemudian, diskusi itu juga membahas bahwa pengungkapan tindak pidana korupsi tidak hanya soal penyadapan yang berkaitan dengan tindak pidana suap sebagaimana diatur di Pasal 5, 11 dan 12 a hingga f.

Pengungkapan tindak pidana korupsi juga membahas soal tindak pidana korupsi dalam sejumlah proyek pemerintah, seperti yang biasanya diatur di Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved