Banyak Tokoh di Istana Sebut Perlu Perppu Pembatalan UU KPK Hasil Revisi, Mahfud MD Bilang Begini

"Akan kita kalkulasi, kita hitung, kita pertimbangkan terutama dari sisi politiknya," kata dia.

Sebelumnya unjuk rasa marak terjadi karen menilai UU KPK hasil revisi yang disahkan pemerintah dan DPR RI tak melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK dalam penyusunannya.

Isi UU KPK yang baru juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja KPK.

Misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud MD: Keadaan Sekarang Sudah Genting untuk Terbitkan Perppu KPK"

Penulis Ihsanuddin | Editor Krisiandi